JAKARTA – Penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp1.332,2 trilun, angka ini belum mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp1.577,6 triliun. Maka, untuk mencapai target dinilai harus mengoptimalkan Big Data. Dengan konsep Big Data, menurut Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo akan mampu mencegah tindak korupsi dan membuat para wajib pajak (WP) […]
Bisnis.com, JAKARTA – Munculnya klausul penambahan barang kena cukai (BKC) langsung melalui Peraturan Pemerintah (PP) dinilai bakal mempercepat ekstensifikasi cukai. Seperti diketahui, UU Cukai yang saat ini berlaku mengatur bahwa cukai dikenakan atas etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, serta hasil tembakau. Di satu sisi, pemerintah hendak menambahkan tiga BKC baru yakni kantong plastik, minuman berpemanis, […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa. Beleid tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU ombibus law perpajakan yang segera dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam waktu dekat. Ketua […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus law perpajakan yang dihimpun Kontan.co.id, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan turun secara bertahap. Dalam Pasal 3 UU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian berisi penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha berupa penurunan […]
Jakarta: Keinginan pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan dan Omnibus Law dipandang bisa menjadi satu peluang untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital. Namun begitu, pemerintah harus lebih dulu membuat pasar ekonomi digital di Indonesia lebih terorganisasi, salah satunya ialah menertibkan peer to peer (P2P) ilegal. “Dengan menertibkan P2P ilegal […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan direncanakan akan dibahas di awal tahun. Namun, sampai saat ini pemerintah belum memberikan draf beleid sapu jagad tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai seharusnya kedua RUU Omnibus Law ini dapat segera dikirim ke legislatif, agas […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pemerintah terbuka dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Ini penting agar masyarakat paham terhadap regulasi ini. “Ini soal paradigma pemerintah tidak perlu tertutup soal ini. Harus dibuka untuk diskursus dan memerlukan masukan yang banyak. Kenapa buruh itu demo karena […]
Jakarta: Ekonom mendorong pemerintah segera melakukan perluasan objek cukai. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah tidak bisa mengandalkan terus menerus pada penerimaan cukai hanya pada produk hasil tembakau, alkhohol, dan minuman beralkohol. Pasalnya target penerimaan cukai terus tumbuh setiap tahun sedangkan barang kena cukai hanya tiga objek. […]
Bisnis.com, JAKARTA – Relaksasi pajak masukan yang diusulkan oleh pemerintah melalui Omnibus Law memiliki potensi menekan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar. Seperti diketahui, dalam Omnibus Law pemerintah mengusulkan agar pengusaha dapat atau berhakuntuk mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan jasa yang terjadi sebelum pengusaha tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam ketentuan yang […]
Jakarta: Tren pembayaran menggunakan dompet elektronik (e-wallet) harus diiringi aturan yang jelas dari pemerintah agar pertumbuhannya tetap positif. Pengamat ekonomi Yustinus Prastowo mengingatkan pemerintah mesti gesit. Pemerintah tidak hanya sekadar menjadi regulator, namun juga menjadi aktor yang bermain, serta akselerator yang mempercepat kebijakan menjadi lebih lincah dan dinamis agar tercipta ekosistem yang baik. “Kalau dulu mereka (pemerintah) menjadi […]