KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus law perpajakan yang dihimpun Kontan.co.id, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan turun secara bertahap. Dalam Pasal 3 UU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian berisi penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha berupa penurunan […]
Jakarta: Keinginan pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan dan Omnibus Law dipandang bisa menjadi satu peluang untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital. Namun begitu, pemerintah harus lebih dulu membuat pasar ekonomi digital di Indonesia lebih terorganisasi, salah satunya ialah menertibkan peer to peer (P2P) ilegal. “Dengan menertibkan P2P ilegal […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan direncanakan akan dibahas di awal tahun. Namun, sampai saat ini pemerintah belum memberikan draf beleid sapu jagad tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai seharusnya kedua RUU Omnibus Law ini dapat segera dikirim ke legislatif, agas […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pemerintah terbuka dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Ini penting agar masyarakat paham terhadap regulasi ini. “Ini soal paradigma pemerintah tidak perlu tertutup soal ini. Harus dibuka untuk diskursus dan memerlukan masukan yang banyak. Kenapa buruh itu demo karena […]
Jakarta: Ekonom mendorong pemerintah segera melakukan perluasan objek cukai. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah tidak bisa mengandalkan terus menerus pada penerimaan cukai hanya pada produk hasil tembakau, alkhohol, dan minuman beralkohol. Pasalnya target penerimaan cukai terus tumbuh setiap tahun sedangkan barang kena cukai hanya tiga objek. […]
Bisnis.com, JAKARTA – Relaksasi pajak masukan yang diusulkan oleh pemerintah melalui Omnibus Law memiliki potensi menekan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar. Seperti diketahui, dalam Omnibus Law pemerintah mengusulkan agar pengusaha dapat atau berhakuntuk mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan jasa yang terjadi sebelum pengusaha tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam ketentuan yang […]
Jakarta: Tren pembayaran menggunakan dompet elektronik (e-wallet) harus diiringi aturan yang jelas dari pemerintah agar pertumbuhannya tetap positif. Pengamat ekonomi Yustinus Prastowo mengingatkan pemerintah mesti gesit. Pemerintah tidak hanya sekadar menjadi regulator, namun juga menjadi aktor yang bermain, serta akselerator yang mempercepat kebijakan menjadi lebih lincah dan dinamis agar tercipta ekosistem yang baik. “Kalau dulu mereka (pemerintah) menjadi […]
Bagaimana tidak, rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan negara dari tahun ke tahun terus meningkat. Per 2019, dengan pendapatan negara yang mencapai Rp1.957,2 triliun dan belanja bunga utang yang mencapai Rp275,5 triliun, tercatat rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan negara mencapai 14,07%. Bisnis.com, JAKARTA – Kesempatan pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja pemerintah untuk mestimulus perekonomian tampak […]
JAKARTA, investor.id – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memperkirakan, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 sebesar Rp 1.319 triliun (83,65%) atau masih ada kekurangan (shortfall) sebesar Rp 258 triliun dari target APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp 1.577,6 triliun. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, penerimaan pajak tahun lalu secara […]
TEMPO.CO, Jakarta – Founder Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai pemerintah perlu membahas lebih rinci omnibus law yang berkaitan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Dia khawatir ada bias dalam omnibus law yang membuat pelaku usaha akan disamaratakan. “Jangan bias pengusaha besar, jangan bias industri besar saja, tapi sekaligus ini untuk mendorong, menginklusi, mengarusutamakan UKM yang […]