CITAX

TEMPO.CO | 29 OKTOBER 2015 TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah tengah memeriksa 4 ribu perusahaan penanam modal asing yang terindikasi mengemplang pajak. Menurut pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo, pemeriksaan itu harus segera diikuti dengan pengembangan sistem kepatuhan yang baik. “Kalau penegakan hukum memang kan menurut roadmap mereka dilakukan di 2016, di RAPBN juga dibilang begitu,” kata Direktur Utama Center […]

MONITORDAY.COM | 28 OKTOBER 2015 MONITORDAY.com, Jakarta – Rendahnya penyerapan pajak tahun ini  sudah diprediksi sebelumnya. Sebab, tanpa perencanaan yang matang, pemerintah mematok target penerimaan pajak yang selangit, yakni sekitar Rp 1.300 triliun. Target penerimaan pajak itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 967 triliun. Padahal, meski target dipatok seperti tahun sebelumnya, pemerintah […]

REPUBLIKA.CO.ID | 27 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap aksi revaluasi aset. Jangan sampai ada perusahaan yang melakukan rekayasa dalam melakukan revaluasi. Yustinus mengatakan, penurunan tarif PPh final revaluasi aset sangat menarik bagi banyak perusahaan. Apalagi bagi perusahaan swasta yang […]

TEMPO.CO | 28 OKTOBER 2015 TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan 4.000 perusahaan penanaman modal asing tengah diperiksa. Pemeriksaan ini terkait dengan pengemplangan pajak yang mereka lakukan. “Rata-rata memang melakukan transfer pricing atau penjualan di bawah harga pokok,” kata dia di kantornya, Selasa, 27 Oktober 2015. Bambang mengatakan pemeriksaan ini bukan soal potensi penerimaan yang akan diterima negara. […]

SINARHARAPAN.CO | 27 OKTOBER 2015 JAKARTA – Pemerintah disarankan mengonversi beban pajak revaluasi aset sebagai penyertaan modal negara (PMN). Dengan begitu, aliran kas BUMN tidak terganggu dengan aksi yang memang tak direncanakan sebelumnya. “Memang ada opportunity besar untuk BUMN dari sisi benefit bagi aksi korporasi. Tapi, pajak revaluasi sangat berkaitan dengan cashflow (aliran kas). Ini […]

REPUBLIKA.CO.ID | 27 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID,BUMN Butuh Sinergi Revaluasi aset BUMN menopang penerimaan pajak. JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melansir laporan kinerja satu tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Dalam paparannya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN telah memberikan kontribusi yang masif terhadap perekonomian nasional. […]

VIDEO.SINDONEWS.COM | 27 OKTOBER 2015   Sejumlah kalangan menilai, kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat secara nasional masih akan berlanjut di Oktober 2015 hingga Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada awal November 2015. Kalangan pengamat memprediksi kenaikan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Oktober. Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yustinus Prastowo mengatakan, gangguan distribusi akibat […]

REPUBLIKA.CO.ID | 26 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah membuka opsi pembayaran pajak revaluasi aset dilakukan dengan cara diangsur. Pembayaran dengan cara dicicil ini akan sangat membantu beban perusahaan di tengah melambatnya perekonomian. Yustinus mengatakan, banyak perusahaan khususnya BUMN enggan melakukan revaluasi karena harus mengeluarkan […]

REPUBLIKA.CO.ID | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum bisa memastikan kapan program pengampunan pajak bisa dijalankan. DJP masih harus menunggu kepastian dari DPR terkait pelaksanaannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masih dalam tahap pembahasan di DPR. “Kami menunggu arahan dari […]

SINARHARAPAN.COM | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA – Paket kebijakan ekonomi jilid V dinilai sebagai paket yang sangat biasa. Dampaknya kurang luas terhadap perekonomian nasional. Revaluasi aset dalam paket jilid V dinilai hanya akan dimanfaatkan BUMN. Swasta akan lebih banyak dilakukan perusahaan skala menengah. “Kalau perusahaan swasta nasional berskala besar, apalagi yang berbentuk perusahaan terbuka, hampir […]