KOMPAS.COM | 26 Oktober 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Hal itu menyusul keputusan Rapat Paripurna DPR Rabu (26/10/2016). Dalam Undang-Undang APBN 2017, anggaran belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun, atau naik Rp 10 triliun dari usulan semula Rp 2.070 triliun. Anggaran belanja itu terdiri dari […]
NEWS
Tok, APBN 2017 Disahkan
SINDONEWS.COM | 26 Oktober 2016 JAKARTA – ‎Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 telah disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. ‎Sebelumnya, naskah Rancangan Undang-undang APBN 2017 itu disepakati dan ditandatangani oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah pada Selasa 25 Oktober 2016. ‎Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara ditetapkan Rp12,7 triliun dari rencana semula sebesar Rp1.737 triliun menjadi […]
RUU APBN 2017 Disahkan Menjadi UU
METROTVNEWS.COM | 26 Oktober 2016 Metrotvnews.com, Jakarta:Â DPR RI resmi mengesahkan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2017, menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna, Rabu (26/10/2016). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto itu, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan dan […]
Petinggi Google Temui Pejabat Direktorat Jenderal Pajak
SUARA.COM | 27 Oktober 2016 Suara.com – Pejabat senior Alphabet Inc dari kawasan Asia Pasifik dikabarkan telah bertemu dengan pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia pada Rabu (26/10/2016) untuk membahas tagihan pajak Google, demikian diwartakan Reuters mengutip seorang sumber yang tak mau identitasnya diungkap. Menurut sumber tersebut, belum ada kesepakatan yang diraih antara Google dan […]
Ditagih Pajak Rp 5,2 Triliun, Google Negosiasi dengan Pemerintah
REPUBLIKA.CO.ID | 27 Oktober 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Senior eksekutif kantor pusat Google Asia Pasifik bertemu para pejabat pajak Indonesia pada Rabu (26/10). Pertemuan tersebut untuk menegosiasikan tagihan pajak perusahaan peramban situs tersebut. Hingga kini belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Seorang juru bicara Google pun menolak berkomentar. Indonesia berencana mengejar pajak Google selama […]
Alphabet Temui Ditjen Pajak, Nego Pajak Google di Indonesia?
KOMPAS.COM | 27 Oktober 2016 KOMPAS.com – Perkembangan terbaru tentang kasus dugaan pengemplangan pajak Google di Indonesia, Eksekutif Senior Alphabet(perusahaan induk Google) dari Asia Pasifik dikabarkan telah bertemu dengan pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak. Petinggi Alphabet dikabarkan datang untuk melakukan negosiasi tagihan pajak Google di Indonesia. Namun, sumber yang dekat dengan permasalahan itu mengatakan, pertemuan tersebut belum […]
Tax Amnesty : Dorong Keikutsertaan UKM, Pemda Mesti Dilibatkan
BISNIS.COM | 26 Oktober 2016 Bisnis.com, JAKARTA- Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk melibatkan pemeirntah daerah dalam sosialisasi pelaksanaan program pengampunan pajak dengan sasaran pelaku usaha kecil dan menengah di samping memberikan berbagai insentif nontarif. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya belum melihat ada upaya luar biasa […]
Hasilkan Pundi-Pundi Rupiah, Selebgram Sudah Masuk sebagai Wajib Pajak
OKEZONE.COM | 27 Oktober 2016 JAKARTA – Pemberlakuan pajak terhadap selebgram dinilai bukan merupakan suatu hal yang baru mengingat berdasarkan hukum yang berlaku bahwa mereka yang mendapatkan penghasilan dari internet dianggap sebagai subjek pajak. “Mereka yang dapat penghasilan dari internet juga perlu bayar pajak,” ujar Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) kepada Okezone. […]
CITA Minta Segera Lakukan Reformasi Pajak
SINDONEWS.COM | 25 Oktober 2016 JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, reformasi perpajakan di Indonesia harus segera dijalankan secara total. Pasalnya, hal tersebut yang mampu mendongkrak sektor perpajakan Indonesia menjadi lebih terarah lagi. Prastowo mengungkapkan, perbaikan fundamental perpajakan harus memiliki visi dan misi yang jelas. Sehingga mampu mengarah pada konsep pajak […]
Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti Pajak
SINDONEWS.COM | 25 Oktober 2016 JAKARTAÂ – Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal. Dengan kepercayaan masyarakat lewat progam […]