MERDEKA.COM | 18 Oktober 2016 Merdeka.com -Â Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum menerima laporan terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang kesulitan membawa uangnya sebanyak Rp 150 triliun untuk ikut program Tax Amnesty. Hal ini disebabkan terbenturnya aturan Financial Action Task Force (FATF). “Saya belum terima ada laporan ada dana Rp 150 triliun dari WP yang […]
NEWS
Sri Mulyani: Susah Repatriasi Harta‎, Lapor ke Saya
LIPUTAN6.COM | 18 Oktober 2016 Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati siap menerima laporan dari seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang merasa kesulitan untuk deklarasi maupun repatriasi dana ‎dalam rangka program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini terkait informasi ada WNI yang mau membawa pulang uangnya Rp 150 triliun dari Swiss lewat program […]
Ada Kabar Pengusaha Tak Berani Bawa Pulang Harta dari Swiss, Ini Kata Sri Mulyani
KOMPAS.COM | 18 Oktober 2016 JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum menerima laporan langsung adanya pengusaha yang takut membawa pulang dananya dari Swiss ke Indonesia (repatriasi) melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty. Meski begitu, perempuan yang kerap disapa Ani itu meminta agar para pengusaha tersebut segera berkonsultasi kepada pemerintah. “Saya mengatakan begini, (kalau) ada […]
Terbukti Memeras, Tiga Pegawai Pajak Divonis 5 Tahun
TEMPO.CO | 17 Oktober 2016 TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum penjara tiga mantan pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III, yakni Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana, selama 5 tahun kurungan. Ketiganya terbukti memeras PT EDMI Manufacturing Indonesia. “Ketiga terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama,” kata ketua majelis hakim […]
Pajak Selebritas Dunia Maya
TEMPO.CO | 18 Oktober 2016 Wajar bila pemerintah memburu pajak para artis yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Mereka seharusnya membayar pajak jika memperoleh penghasilan dari pemasang iklan atau sponsor. Tapi pemerintah tetap perlu memperbaiki perangkat hukum untuk memburu pajak pemain kakap di Internet. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan maupun Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak membedakan […]
KPK-KPPU Didesak Tangani Perang Tarif Seluler
NERACA.CO.ID | 17 Oktober 2016 Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak, didesak segera turun tangan untuk mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler. “Jika perang harga ini terus terjadi maka potensi penerimaan negara dari pajak penjualan (Ppn) akan berkurang,” kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, di […]
Tarik Repatriasi, Pemerintah Harus Jamin Kepastian Politik
METROTVNEWS.COM | 17 Oktober 2016 Metrotvnews.com, Jakarta:Â Minimnya dana repatriasi yang masuk ke Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah jika ingin program pengampunan pajak berhasil secara menyeluruh. Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebutkan rendahnya dana repatriasi yang masuk karena para wajib pajak yang hendak membawa masuk asetnya ke dalam negeri masih kurang yakin […]
DJP Perjuangkan Terbentuknya Badan Penerimaan Pajak Tahun Ini
BISNIS.LIPUTAN6.COM | 17 Oktober 2016 Liputan6.com, Jakarta - Masih ingat dengan rencana penggantian wajah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Pajak? Rencana besar transformasi kelembagaan ini terus diperjuangkan pemerintah dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di 2016. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Arif Yanuar mengatakan, pemerintah masih berharap DPR dapat […]
Pemerintah Buru Pajak Artis di Media Sosial
SELEB.TEMPO.CO | 17 Oktober 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Aparat pajak Tanah Air bakal memburu para selebritas media sosial yang mendapat pemasukan dari aktivitasnya di dunia maya. Selama ini, transaksi para selebritas di media sosial, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan media daring lain, lolos dari kewajiban membayar pajak. “Semua itu termasuk wajib pajak, tanpa terkecuali,” ujar Direktur Jenderal […]
Amnesti pajak tekan permintaan restitusi Pajak
NASIONAL.KONTAN.CO.ID | 16 Oktober 2016 MALANG. Implementasi program amnesty pajak (tax amnesty) dapat menekan pencairan restitusi pajak tahun ini. Dengan itu, dapat menolong perfoma capaian penerimaan negara. Kasubdit Dampak Kebijakan pada Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Romadhaniah menyampaikan, hingga 30 September 2016 realisasi pencarian restitusi sebesar Rp 87,79 triliun. Angka ini relatif sama dibandingkan […]