NASIONAL.KONTAN.CO.ID | 04 OKTOBER 2016 JAKARTA. Derasnya laporan harta program pengampunan pajak atau tax amnesty kembali mereda memasuki awal periode kedua yang akan berakhir Desember nanti. Hingga hari ke-4 bulan Oktober, jumlah uang tebusan berdasatkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima baru sebesar Rp 90,48 miliar dari 3.811 Surat Pernyataan Harta (SPH). Jumlah itu tidak seberapa jika dibandingkan […]
NEWS
Ingat! Habis Bayar Tebusan Tax Amnesty Serahkan 2 Dokumen Ini ke Kantor Pajak
MEDANBISNISDAILY.COM | 4 OKTOBER 2016 MedanBisnis – Jakarta. Wajib pajak yang telah membayar uang tebusan tax amnesty ke bank masih harus melakukan satu tahapan lagi. Tahapan itu adalah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dan SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor pajak saat mendaftar. Setelah itu, wajib pajak akan mendapat tanda terima sementara sebelum mendapat surat keterangan pengampunan […]
Ikut Tax Amnesty Periode I Tapi Tak Lapor Bukti Bayar Tebusan, Ini Akibatnya
FINANCE.DETIK.COM | 4 OKTOBER 2016 Jakarta – Periode pertama tax amnesty berakhir pada Jumat, (30/9/2016) dengan tarif tebusan untuk wajib pajak sebesar 2%. Kini periode kedua tengah berlangsung sejak Sabtu (1/10/2016) sampai Sabtu (31/12/2016) dengan tarif tebusan 3%. Namun, masih ada wajib pajak yang datang untuk mengurus administrasi pembayaran tebusan di periode pertama. “Saya waktu tanggal 22 September […]
Apa Benar Ikut "Tax Amnesty" Berarti Mengemplang Pajak?
BISNISKEUANGAN.KOMPAS.COM | 4 OKTOBER 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Program Amnesti Pajak atau tax amnesty kembali dikaitkan dengan pihak-pihak yang secara sengaja melalukan pengemplangan pajak kepada negara. Perbincangan itu kembali mencuat usai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding bakal calon wakil gubernur, Sandiaga Uno, sebagai pengemplang pajak karena mengikuti program tax amnesty. Lantas apa bisa disimpulkan […]
Ahok Keliru, Peserta Tax Amnesty Tak Semua Pengemplang Pajak
DETIK.COM | 03 Oktober 2016 Jakarta – Keikutsertaan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty ditanggapi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Ahok, peserta tax amnesty adalah pengemplang pajak. Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menilai kata pengemplang yang digunakan Ahok keliru. […]
Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA: Minimnya Repatriasi Harus Dievaluasi
REPUBLIKA.CO.ID | 03 Oktober 2016 Bagaimana Anda mengevaluasi periode pertama program pengampunan pajak? Saya kira secara umum layak diapresiasi ya. Dari sisi repatriasi, uang tebusan, dan deklarasi ini di luar ekspektasi. Ini sebenarnya sangat baik dan patut diapresiasi. Tapi, memang betul, repatriasi masih minim dan ini dievaluasi dan harus menjadi prioritas di periode kedua. Partisipasi […]
SMEs lured to tax amnesty
THEJAKARTAPOST.COM | 3 Oktober 2016 Syahrizal, a Muslim-wear vendor at Tanah Abang Market, Central Jakarta, is considering applying for tax amnesty after learning about the government’s flagship program from conversations with fellow traders in Southeast Asia’s largest textile market. The 54-year-old man, whose small kiosk reaped over Rp 800 million (US$61,600) in sales last year, […]
Yustinus Prastowo: Pemerintah Harus Luruskan Tujuan Tax Amnesty
RMOL.CO.ID | 03 September 2016 RMOL. Tujuan program pengampunan pajak alias tax amnesty harus diluruskan. Tax amnesty sesungguhnya bukanlah sekedar untuk mengejar uang tebusan demi menambal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang tidak mencapai target. “Kalaupun ada uang tebusan (tax amnesty) sebaiknya diperlakukan sebagai bonus saja,” tegas Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]
Ribuan Triliunan Rupiah Tidak Tersentuh Pajak, Kok Bisa?
KOMPAS.COM | 01 Oktober 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, capaian program tax amnesty menggambarkan besarnya volume dari aktivitas ekonomi dan nilai-nilai aset yang selama ini tidak laporkan kepada negara. Harta-harta tersebut merupakan potensi pajak yang selama ini tidak seluruhnya mampu disentuh oleh otoritas pajak nasional yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak […]
Pemerintah Perpanjang Waktu Administrasi
NERACA.CO.ID | 26 September 2016 Pemerintah Perpanjang Waktu Administrasi MENJAWAB KERISAUAN PENGUSAHA IKUT AMNESTI PAJAK Senin, 26/09/2016 Jakarta – Pemerintah akhirnya memperpanjang tenggat waktu administrasi amnesti pajak periode pertama. Batas waktu administrasi bagi wajib pajak (WP) yang ingin berpartisipasi dalam program periode pertama itu seharusnya berakhir 30 September 2016. Namun, Ditjen Pajak memberi kemudahan dengan […]