CITAX

KPK Diminta Cegah Potensi Kebocoran Penerimaan Cukai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pencegahan potensi kebocoran penerimaan cukai rokok. KPK diimbau jangan segan memberikan masukan kepada pemerintah bila ada kebijakan yang tidak tepat dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pabrikan asing. Peneliti Visi Integritas Danang Widoyoko mengatakan divisi pencegahan KPK perlu masuk untuk memberikan perlindungan alternatif, melihat konsistensi regulasi […]

CITAX

Menutup Celah Kehilangan Penerimaan Cukai

Jakarta: Pegiat antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan terkait potensi hilangnya penerimaan negara akibat kebijakan cukai rokok. KPK diminta memberikan masukan apabila terbukti adanya celah pemanfaatan tarif cukai rokok. “Divisi Pencegahan KPK perlu masuk untuk memberikan perlindungan alternatif, cek konsistensi regulasi dan memberikan masukan, apalagi ada potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup […]

CITAX

Pengurangan PPh Badan perlu dipercepat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Di tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang melambt, sejumlah negara beramai-raman menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan guna. Teranyar, India memangkas PPh menjadi sekitar 25% dari sebelumnya 30%. Insentif ini diberikan agar perusahaan kembali berinvestasi untuk mengangkat  ekonomi India yang ada di level terendahnya enam tahun terakhir. Di Indonesia PPh perusahaan di level 25%. Angka […]

CITAX

Menimbang untung rugi penerapan sistem teritorial perpajakan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah berencana menggunakan sistem teritorial untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).  Langkah tersebut mengubah sistem pajak worldwode yang digunakan saat ini. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Di dalamnya menjelaskan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dan berdasarkan time test masa tinggal di […]

CITAX

Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus Sejalan

Otoritas terkait perlu mengintensifkan upaya pemungutan pajak dan penegakan hukum kepada kelompok orang kaya. Selama ini, tingkat kepatuhan kelompok ini tergolong rendah sehingga penerimaan pajak pun turut terpengaruh. Bisnis.com, JAKARTA – Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan  perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia […]

CITAX

Bareng Iuran BPJS dan TDL, Kenaikan Bea Meterai Ganggu Psikologis Masyarakat

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan bea meterai menjadi Rp10.000. Kenaikan ini dinilai menciptakan dilema bagi pemerintah. Usulan kenaikan bea meterai sebenarnya sudah diajukan pada Juli 2019. Namun, kenaikannya belum diputuskan hingga saat ini sementara sebagian masyarakat tengah dihadapkan pada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 […]

CITAX

Fraksi NasDem: Revisi UU Bea Materai Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Negara

JAKARTA  –  Fraksi Partai NasDem DPR RI memberikan perhatian besar terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomo 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Anggota Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. “Bea meterai selama ini menjadi salahsatu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Jika ketentuannya direvisi, maka […]

CITAX

Fraksi Partai Nasdem DPR RI Berikan Perhatian Revisi UU Bea Meterai

JAKARTA, suaramerdeka.com – Fraksi Partai Nasdem DPR RI memberikan perhatian besar terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Anggota Fraksi Nasdem Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. “Bea meterai selama ini menjadi salahsatu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Jika ketentuannya […]

CITAX

Insentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut Diparesiasi

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]

CITAX

Google Jadi Pengusaha Kena Pajak, Facebook Disarankan Mengikuti

TEMPO.CO, Jakarta – Perusahaan over the top (OTT) seperti Facebook, Instagram, hingga Twitter disarankan mengikuti langkah Google Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan keputusan Google merupakan langkah maju. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan perusahaan asing tersebut terhadap regulasi di Indonesia. “Yang penting dipastikan ke depannya, […]