Metrotvnews.com, Jakarta: Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengkaji besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai komponen yang diperhitungkan dalam menghitung tax ratio. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan pemikiran Sri Mulyani dapat dimaklumi dan diterima secara rasional sebagai tantangan untuk membedah komponen tax ratio agar lebih apple […]
NEWS
Pemerintah Kaji Rencana Revisi Ambang Batas PTKP
Jakarta – Pemerintah berencana merevisi kebijakan penetapan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) meskipun langkah tersebut dikhawatirkan menggerus daya beli masyarakat. Karenanya, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian yang teliti mengenai definisi rasio pajak terkait rencana revisi ambang batas PTKP. “Jadi saya sudah minta kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penelitian mengenai komponen apa […]
PTKP Diubah, Penerimaan Negara Tak Tambah Signifikan
VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mengubah batasan Pendapatan Tidak Kena Pajak yang saat ini berada di angka Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Rencananya, PTKP akan diubah sesuai dengan Batas Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional. Pemerintah pun tak memungkiri, rencana perubahan batas PTKP yang saat ini dipukul rata […]
Aturan Gaji Bebas Pajak di RI Sudah Ketinggalan Zaman
Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sekaligus Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mendukung rencana pemerintah mengubah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tunggal atau nasional menjadi berbasis wilayah atau zonasi. Alasannya formula PTKP di RI saat ini sudah ketinggalan zaman dibanding negara lain. “Jika dibandingkan negara lain, formulasi PTKP Indonesia jauh […]
Jokowi Dianggap Keliru Naikkan Batas Gaji Bebas Pajak
Jakarta – Tahun lalu, secara mengejutkan pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan atau setara Rp 54 juta per tahun. Di mana, bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 4,5 juta ke bawah bebas dari PPh pasal 21. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai langkah pemerintah […]
Penyesuaian PTKP Berdasarkan Upah Minimum Menuai Pro Kontra
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk dengan mengubah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Salah satu opsi yang mencuat yaitu menyesuaikan besaran PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Politisi dan pengamat pajak menanggapi beragam ide tersebut. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno […]
Kenaikan PTKP Selama Ini Tidak Tepat Sasaran
VIVA.co.id – Center for Indonesian Taxation Analysis menilai, keputusan pemerintah saat menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun tidak tepat sasaran. Ada alasan tersendiri, kenaikan batas PTKP tidak sesuai dengan yang diharapkan. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo memandang, selama ini kenaikan PTKP bertujuan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan […]
Pajak kaji pembebasan pajak basis UMP
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji penerapan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) tiap daerah. Ada baiknya Ditjen Pajak memikirkan masak-masak manfaat dan mudaratnya, terutama bagi daya beli masyarakat. Jika diterapkan, ketentuan ini memang bisa langsung menaikkan setoran pajak. Namun, beleid ini akan membebani masyarakat karena harus membayar […]
Sri Mulyani Bakal Ubah Penerapan Batas Gaji Bebas Pajak
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Alasannya dengan batas gaji bebas pajak yang terlampau tinggi justru akan menggerus basis pajak sehingga implikasinya terhadap rasio pajak atau tax ratio Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkeinginan menjalankan PTKP yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di daerah. “Kita melakukan kajian […]
PTKP berdasarkan region dinilai tepat
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa ingin mengkaji penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016, Pemerintah menetapkan kenaikan PTKP menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta […]