Jakarta – Bea Cukai menertibkan impor berisiko tinggi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai positif kebijakan tersebut. Yustinus mengungkapkan, yang dikerjakan Bea Cukai sudah sangat bagus. Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah memiliki perencanaan yang komprehensif dan visi serta misi yang jelas. “Program ini dapat mengubah paradigma masyarakat bahwa Bea […]
NEWS
Tertibkan Impor Berisiko Tinggi, Bea Cukai Protektor bagi Ekonomi
JAKARTA – Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dengan mengedepankan perbaikan berbagai sektor. Salah satunya adalah dengan melakukan penertiban terhadap praktik impor berisiko tinggi. Bea Cukai, melalui program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, terus mendukung upaya penertiban impor berisiko tinggi. Menanggapi program tersebut, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa apa yang sedang dikerjakan Bea […]
Ini Kata Pengamat Mengenai Penertiban Impor Berisiko Tinggi
INFO NASIONAL – Upaya menciptakan iklim usaha yang sehat terus dikedepankan pemerintah. Perbaikan di berbagai sektor diupayakan, salah satunya melakukan penertiban terhadap praktik impor berisiko tinggi. Bea Cukai, melalui program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, terus mendukung upaya penertiban impor berisiko tinggi. Menanggapi program tersebut, Yustinus Prastowo, pengamat perpajakan, mengutarakan beberapa pendapat.Yustinus mengatakan apa yang sedang […]
Indonesia Harus Hati-hati dan Waspada
PEMERINTAH KEJAR PAJAK WNI DI SINGAPURA (3) Indonesia Harus Hati-hati dan Waspada Dihubungi terpisah, pengamat pajak Yustinus Prastowo memperkirakan dana yang berada di luar negeri masih lebih dari Rp 1.000 triliun. Bahkan, angka tersebut masih sebagian kecil saja. Menurut dia, para pengusaha menaruh dana atau asetnya di luar negeri karena masih belum jelasnya pemahaman status […]
Keterangan Pers Sinergi Kementerian Keuangan dengan Kepolisian RI, KPK, TNI, Kejaksaan Agung, dan PPATK Tertibkan Impor Berisiko Tinggi
Keterangan Pers Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Sinergi Kementerian Keuangan dengan Kepolisian RI, KPK, TNI, Kejaksaan Agung, dan PPATK Tertibkan Impor Berisiko Tinggi (Download)
Wajib Pajak Butuh Simplifikasi Prosedur
Jakarta – Salah satu permasalahan perpajakan di Indonesia yang hingga kini terus menguntit adalah rendahnya penerimaan pajak yang dapat dilihat dari data bank dunia masih stagnan di level 10 persen. Artinya, tingkat kepatuhan pajak Indonesia masih jauh dibanding negara-negara tetangga. Di tengah dinamika global yang mengehendaki adanya transparansi dan pertukaran data keuangan sebagaimana yang disepakati negara-negara […]
Perlukah gula dikenai PPN?
Rencana penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap gula memunculkan penolakan banyak pihak. Mulai dari Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, hingga asosiasi petani tebu menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut. Pasalnya, hingga saat ini banyak petani tebu yang masih mengalami kerugian akibat rendemen rendah, kenaikan biaya produksi, dan turunnya produktivitas tebu. Enggar berpendapat, jika ingin memungut […]
Pemerintah Ketiban Durian Runtuh?
RMOL. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jerman beberapa hari lalu berbuah berkah bagi Indonesia. Pasalnya, tiga negara favorit pengemplang pajak: Singapura, Swiss, dan Hongkong, sepakat untuk kerjasama. Artinya, dana Rp 1.000 triliun uang WNI yang beredar di tiga negara di atas bisa pulang kampung. Kalau terjadi, pemerintah ketiban durian runtuh nih. Berkah tersebut diungkapkan Menteri […]
Pemerintah Godok Pungutan Pajak Gula
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, langkah pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas gula memang dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian, pemerintah masih menggodok langkah tersebut. Putusan itu berasal dari hasil uji materi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena […]
Petani Tebu Minta Cabut Pajak Gula, Ini Respons Pemerintah
Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen diprotes petani tebu. Mereka mendesak pemerintah mencabut PPN terhadap komoditas gula karena dianggap membebani, bahkan merugikan para petani dan pedagang gula. Mendengar protes tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara, menjelaskan pungutan PPN 10 persen atas komoditas gula pasir dan produk […]