Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.010/2020 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang KEbutuhan Pokok
Uncategorized
PP Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
BKF: Penerimaan Perpajakan 2020 Diprediksi Mengalami Kontraksi 9,2%
Jakarta, CITA – Dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI (24/6/2020), Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun ini akan mengalami kontraksi yang sangat dalam yakni sebesar 9,2% dibandingkan dengan tahun 2019 yang realisasinya mencapai Rp1.546,1 triliun atau tumbuh 1,8% yoy (unaudited). Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam Perpres […]
Politics of the Caribbean
From Wikipedia, the free encyclopedia The politics of the Caribbean are diverse for such a relatively small area. These systems can be related to their colonial history. The major political system is democracy, with many different party systems within many of the countries. Party systems are a variety of political parties combined together. These systems […]
TREN BISNIS: Kunjungan Bersejarah Presiden Lithuania hingga Menanti Rating Layak Investasi dari S&P
JAKARTA – Pemeriksaan wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan ikut amnesti pajak tetapi tidak melaporkan hartanya secara benar hendaknya diiringi ketentuan yang jelas. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara itu, Presiden Republik Lithuania Dalia Grybauskaitė Pada Rabu 17 Mei 2017 kemarin, melakukan […]
Wajib Pajak yang Ikut “Tax Amnesty” Perlu Diperiksa?
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru terkait pemeriksaan wajib pajak pasca-pengampunan pajak atau tax amesty. Salah satu hal yang menjadi perbincangan adalah terkait subjek prioritas pemeriksaan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, sebaiknya pemeriksaan dilakukan tidak pandang bulu, baik yang ikut tax amnesty atau tidak. “Yang tidak ikut pengampunan […]
tes
[contact-form-7 id=”339″ title=”Contact form 1″] [id=”14688″] [[download_id=”13034”] contact_form_id=”12427” hide_form=“yes”] [contact-form-7 id=”339″ hide_form=”yes”]
Mengapa Freeport “Ngotot” Soal Pajak?
JAKARTA, KOMPAS.com – Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih alot. Padahal pemerintah sudah memberikan opsi agar perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tetap bisa ekspor konsentrat. Opsi tersebut yaitu mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport enggan menerima status itu sebelum ada kepastian sistem perpajakan yang […]
Pengemplang Pajak Tak Bisa Lari, Sekalipun ke ‘Tax Haven’
Jakarta, CNN Indonesia — Rencana pertukaran informasi data perbankan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018 mendatang, dipastikan akan membuat para pengemplang pajak tidak akan bisa lari dari kejaran otoritas pajak, sekalipun mereka harus kabur ke negara surga pajak (tax haven). Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengungkapkan, perjanjian AEoI telah disepakati […]