DPR Minta Masukan BI Dkk untuk RUU Tax Amnesty

RIMANEWS.COM  | 19 APRIL 2016

Rimanews – Komisi XI DPR RI akan mengundang lembaga keuangan dan penegak hukum untuk memberi masukan terkait Rancangan Undanga-Undang Tax Amnesty. Adapun lembaga keuangan yang akan diundang adalah Bank Indonesia, OJK, BI, BEI, BKPM.
Sedangkan lembaga penegak hukum yang akan diundang oleh Komisi XI DPR RI adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, PPATK dan KPK. Komisi XI DPR RI juga akan mengundang pelaku usaha, pengamat, pakar ekonomi serta perpajakan.
“Terkait pembahasan RUU Tax Amnesty, Komisi XI DPR RI Sudan mengagendakan untuk mengundang pihak-pihak yang ada kaitannya dengan RUU Tax Amnesty. Tujuannya adalah untuk mendapat masukan secara komprehensif sehingga RUU Tax Amnesty bisa berguna untuk bangsa dan negara,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/04/2016).
Untuk lembaga keuangan negara, masukan yang diharapkan Komisi XI DPR RI adalah bagaimana persiapan lembaga keuangan negara dalam mengelola uang yang kembali ke Indonesia (repatriasi).
“Apakah dalam bentuk investasik. Dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk pasar modal, bagaimana dengan Lalu lintas devisi,” kata Heri.
Dari lembaga penegak hukum, Komisi XI DPR RI akan meminta masukan langkah seperti apa yang akan dilakukan begitu kembali ke Indonesia.
“Jangan sampai apa yang dibicarakan, saat dana kembali ke Indonesia, kepastian hukum terhadap pemilik uang tidak diperhatikan. Kita ingin tahu juga bagaimana kesiapan perangkat hukumnya,” kata dia.
“‎Jangan sampai ada jebakan Batman kepada mereka yang mengembalikan uangnya ke Indonesia,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.
‎Komisi XI DPR RI juga akan mengunjungi beberapa universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, UGM, UNDIP,UNPAD.
“Rabu, Kamis, Jumat pekan ini mengunjungi beberapa universitas ke beberapa Universitas, UI, UGM, Undip, Airlangga, Unpad.‎ Kita juga akan mengundang Anggito Abimayu, Ichsanuddin Noorsy,  Hikmahanto, Yustinus Prastowo, Refrizon Baswir, Gunadi, Pelaku usaha sebagai bahan masukan terkait tax Amnesty agar kebijakan yang diambil bisa berpihak kepada bangsa dan negara,” papar Heri.