WARTAEKONOMI.CO.ID | 30 SEPTEMBER 2015
WE Online, Jakarta – Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid II yang kemarin baru saja dikeluarkan pemerintah tidak akan bisa dinikmati hasilnya secara instan tanpa disertai dengan paket ekonomi jilid berikutnya.
Alasannya, jika paket kebijakan jilid I merupakan pemerintah mencoba untuk memberikan visi dan arah program apa yang akan disasar maka di jilid II pemerintah mencoba untuk memberikan penekanan dari sisi prosedur teknisnya.
“Nah, kalau di jilid III sudah menyentuh sektor riil, seperti bagaimana menurunkan harga bahan bakar minyak,” kata Yustinus kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Kendati demikian, dia berharap paket kebijakan ini nantinya tidak hanya dititikberatkan pada upaya pemerintah memanjakan para pengusaha melalui insentif pajak saja. Dikhawatirkan, harapan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan mendorong sektor kerja padat karya malah disalahgunakan oleh para pengusaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Jangan pemerintah jadi bantalan pengusaha, bukannya tujuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, tapi malah menimbulkan moral hazard dari pengusaha karena misalkan berpura-pura tidak mendapatkan untung. Ini harus hati-hati dalam pengawasannya. Saya kira insentif lebih baik diberikan kepada buruhnya,” tandasnya.
