Related Articles
Omnibus Law Perbesar Basis Pajak E-commerce
Jakarta: Keinginan pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan dan Omnibus Law dipandang bisa menjadi satu peluang untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital. Namun begitu, pemerintah harus lebih dulu membuat pasar ekonomi digital di Indonesia lebih terorganisasi, salah satunya ialah menertibkan peer to peer (P2P) ilegal. “Dengan menertibkan P2P ilegal […]
Freeport dan Pemerintah Debat Soal Aturan Pajak, Apa Solusinya?
Jakarta – Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian). Namun, PT Freeport Indonesia belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Saat ini Freeport baru […]
Pelapor SPT Pribadi Tembus 10,5 Juta WP
Jakarta: Pemerintah mengantongi modal besar untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) seiring dengan bertambahnya kesadaran orang melaporkan pajak mereka. Kesadaran orang melaporkan pajak mereka terlihat dari peningkatan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan (SPT) WP orang pribadi yang terus meningkat. Jumlah pelapor hingga batas terakhir Sabtu, 31 Maret 2018 pukul 24.00 […]


