Related Articles
Pengamat: Rencana pengurangan non-objek PPN barang dan jasa bisa tingkatkan tax ratio
Pemerintah berencana akan mengurangi fasilitas non objek pajak barang dan jasa di tahun depan. Sebab, jumlah non-barang kena pajak (BKP) dan non-jasa kena pajak (JKP) yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia termasuk banyak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian fasilitas PPN tersebut berdampak […]
Google Manfaatkan Celah Aturan Perpajakan RI
VIVA.CO.ID | 16 September 2016 Google Manfaatkan Celah Aturan Perpajakan RI Perusahaan berbasis IT tak hadir secara fisik, tapi virtual.  VIVA.co.id – Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menolak Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, […]
Mengkaji Kepastian Hukum dalam Ketentuan Pidana Perpajakan
Mengkaji Kepastian Hukum dalam Ketentuan Pidana Perpajakan Oleh: Priawan Wibisono (Pegawai Tugas Belajar Politeknik Keuangan Negara ‘STAN’) Sesuai dengan pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak memiliki sifat memaksa. Konsekuensi logis dari sifat tersebut, yaitu adanya bentuk pemaksaan dalam ketentuan perundang-undangan agar Wajib Pajak […]


