Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar optimistis pemerintah bisa mengejar kekurangan setoran pajak yang masih kurang Rp514 triliun sampai akhir tahun nanti.
Ia menyebut, target penerimaan pajak itu bisa tercapai tergantung kebijakan pemerintah dalam mengatur pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Malahan, dalam hitung-hitungan yang dilakukannya, penerimaan pajak bisa mencapai 97 persen hingga 100,3 persen dari target Rp2.310,8 triliun.
“Secara nominal memang amat besar namun secara tren atau historis harusnya bisa tercapai,” katanya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, optimisme itu ditopang oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Masing-masing jenis pajak itu tercatat tumbuh 28,2 persen dan 39 persen.
Fajry menjelaskan, sebagian kenaikan penerimaan yang tercatat berpotensi berkaitan dengan restitusi pajak yang belum dibayarkan. Karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan dampak pencairan pengembalian pajak terhadap realisasi penerimaan pada akhir tahun.
Apalagi, pemerintah pernah berjanji untuk melonggarkan restitusi pajak menjelang akhir 2026. Kebijakan itu dapat memengaruhi capaian penerimaan yang sebelumnya terlihat meningkat.
“Dengan demikian, realisasi pada akhir tahun juga akan bergantung pada kebijakan pemerintah terkait restitusi. Mengingat Pemerintah berjanji untuk melonggarkan restitusi pajak di akhir tahun,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengerahkan sejumlah instrumen untuk mengejar penerimaan. Upaya tersebut antara lain penerapan PPh Pasal 22 atas transaksi di lokapasar atau marketplace, intensifikasi pengawasan, hingga pemberian insentif penghapusan sanksi administrasi.
DJP juga akan menerapkan dinamisasi angsuran pajak bagi perusahaan yang mengalami kenaikan keuntungan secara signifikan atau windfall profit akibat faktor tak terduga…
Baca selengkapnya di inilah.com


