Ada kabar baik bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD). Terhitung 1 Februari 2019, tak ada lagi masa tunggu untuk penerbitan SKD. SKD akan langsung diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di hari yang sama saat pengajuan atau real-time. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi SPDN dalam mendapatkan manfaat dari […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan untuk memompa penerimaan negara. Berbagai kebijakan perpajakan pun diterbitkan sepanjang tahun 2018. Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kebijakan perpajakan pemerintah sepanjang tahun 2018 lebih responsif. “Responsif terhadap kondisi ekonomi makro. Fungsi regulerend-pun dimaksimalkan. Di saat kuatnya tekanan rupiah terhadap dollar AS, […]
JAKARTA – Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari Januari hingga November 2018, Ditjen Pajak berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.136,6 triliun. Ini berarti penerimaan pajak sampai dengan November 2018 tumbuh sebesar 15,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,4%. Realisasi ini terdiri […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menerapkan cukai plastik di tahun mendatang. Plastik dikenakan cukai, lantaran konsumsinya yang dianggap perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pun mendukung langkah pemerintah yang akan mengenakan cukai plastik ini. Penerapan cukai […]
Pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan cukai plastik. Tujuannya, untuk menekan konsumsi plastik yang tidak ramah lingkungan. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menolak rencana kebijakan tersebut. Asosiasi menilai yang dibutuhkan adalah insentif untuk industri daur ulang guna mengurangi sampah plastik. “Industri daur ulang di Indonesia sudah bagus. Tinggal diperbaiki iklimnya, jangan dibebani (dengan pemberlakuan cukai […]
Hi Sahabat Pajak, Kami ingin menyampaikan sebuah event menarik yang dapat Anda ikuti di Tahun 2019, dimana Yustinus Prastowo, Founder Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) akan hadir bersama 9 narasumber lainnya untuk membagikan berbagai kiat bisnis praktis di era milenial dalam acara tersebut. Dan jangan lewatkan acara menarik selama event ini berlangsung, antara lain: […]
AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menegaskan siapapun calon yang akan terpilih dalam pemilihan presiden nantinya agar tidak hanya obral janji tapi rasional-kontekstual dalam menentukan kebijakan perpajakan. Pernyataan itu disampaikannya untuk menjawab janji pasangan calon presiden nomor 02, Sandiaga Uno yang mengatakan akan membangun infrastruktur tanpa membenani anggaran dengan utang. Apalagi sebelumnya menurut, Juru Bicara […]
AKURAT.CO, Dalam visi dan misi pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandi, selain ingin menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), pasangan ini juga menginginkan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi Dan Bangunan dihapus (PBB). Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta Prabowo-Sandi untuk meyakinkan kembali keinginan tersebut sebab PKB merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan infrastruktur […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengubah aturan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Nantinya, pemerintah akan menaikkan batas kenaikan pengenaan PPnBM properti mewah dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar dan akan menurunkan PPh pasal 22 untuk pembelian hunian mewah dari 5% menjadi 1%. Direktur Eksekutif […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya emningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban administrasi wajib pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Aturan baru ini menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017. Aturan baru ini pun akan efektif berlaku mulai 1 […]