Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Perpres itu dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Dalam konteks perpajakan, hadirrnya perpres ini membantu Ditjen Pajak menekan jumlah pengemplang pajak. Sebab DJP dibantu oleh Pusat Pelaporan dan […]
Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah tak mewajibkan UMKM dan peserta deklarasi harta luar negeri untuk melaporkan penyertaan harta (LPH) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengatakan bahwa UMKM belum berarti mereka memiliki aset yang sedikit, dalam beberapa kasus, termasuk yang pernah dilontarkan mantan Dirjen […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak. Dengan revisi itu, penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan atau penempatan harta tambahan tidak diwajibkan bagi wajib pajak (WP) usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan untuk WP yang harta tambahannya berada di luar […]
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berwenang menghitung ulang omzet usaha wajib pajak (WP) yang melaporkan kewajibannya dengan cara pembukuan atau pencatatan. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP) terbit. Kebijakan itu berlaku bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau […]
Kewenangan petugas pajak atau fiskus untuk menghitung peredaran bruto (omzet) dikhawatirkan disalahgunakan. Sebab kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 itu membuka celah penyimpangan bagi fiskus. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penerapan PMK 15/2018 perlu diawasi dan jangan sampai disalahgunakan. Apalagi pada Pasal 1 ada ketentuan […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) dapat menghitung omzet wajib pajak (WP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018. Pihak yang bisa dihitung omzetnya adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan. “Menurut Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan wajib […]
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto justru akan menciptakan kepastian dan keadilan dalam proses pembayaran pajak. “Tak perlu gusar dan Khawatir. Tidak ada pajak baru atau pemungutan yang agresif dan mencari-cari kesalahan,” kata Prastowo dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 4 […]
Dunia perpajakan dipenuhi gonjang ganjing, kadang juga pergunjingan, kita lalu terguncang. Baru-baru ini santer terdengar kontroversi memajaki orang yang sudah meninggal. Pangkalnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018 tentang perubahan kedua PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan. Lantas benarkah aturan ini berlebihan dan mencerminkan bahwa Pemerintah kalap dan kehabisan […]
Baru-baru ini terjadi polemik terkait diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. Lalu sempat beredar tulisan yang sangat cepat menyebar dan diyakini kebenarannya. Hal ini cukup meresahkan karena seolah Pemerintah akan mengejar pajak secara agresif, menyasar ke semua orang dengan segala jurus. Apakah benar demikian? Saya coba menjelaskan latar […]
Lembaga keuangan wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) rekening keuangan milik nasabah yang sudah meninggal alias rekening warisan yang belum dibagi. Aturan tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menjelaskan, pelaporan tersebut […]