KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Transfer pricing (TP) menjadi salah satu beban bagi perusahaan. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi hal ini, seperti negara Jepang yang menerapkan advance pricing agreement (APA). Menurut salah satu perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Kosugi, apabila terjadi transfer pricing, artinya terjadi pajak ganda bagi perusahan. Hal tersebut akan menjadi beban bagi perusahaan. “Kalau ini mau dikoreksi atau diatasi […]
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp 156,8 triliun atau 11,32 persen hingga 7 Maret 2018, dari target perolehan pajak tahun ini Rp 1.424,7 triiun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengungkapkan, capaian pajak dari Januari sampai 7 Maret 2018 sebesar Rp 156,8 triliun. Pencapaian pajak […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta masyarakat taat membayar pajak. Dengan begitu, diharapkan negara memiliki anggaran yang cukup sehingga tidak harus berhutang ke luar negeri. Hal ini disampaikan Bambang saat memberi sambutan dalam acara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018). […]
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 3,9 juta Wajib Pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2017 sampai Kamis ini. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan, jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT pada tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Untuk diketahui, pada periode yang sama […]
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Perpres itu dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Dalam konteks perpajakan, hadirrnya perpres ini membantu Ditjen Pajak menekan jumlah pengemplang pajak. Sebab DJP dibantu oleh Pusat Pelaporan dan […]
Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah tak mewajibkan UMKM dan peserta deklarasi harta luar negeri untuk melaporkan penyertaan harta (LPH) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengatakan bahwa UMKM belum berarti mereka memiliki aset yang sedikit, dalam beberapa kasus, termasuk yang pernah dilontarkan mantan Dirjen […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak. Dengan revisi itu, penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan atau penempatan harta tambahan tidak diwajibkan bagi wajib pajak (WP) usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan untuk WP yang harta tambahannya berada di luar […]
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berwenang menghitung ulang omzet usaha wajib pajak (WP) yang melaporkan kewajibannya dengan cara pembukuan atau pencatatan. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP) terbit. Kebijakan itu berlaku bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau […]
Kewenangan petugas pajak atau fiskus untuk menghitung peredaran bruto (omzet) dikhawatirkan disalahgunakan. Sebab kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 itu membuka celah penyimpangan bagi fiskus. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penerapan PMK 15/2018 perlu diawasi dan jangan sampai disalahgunakan. Apalagi pada Pasal 1 ada ketentuan […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) dapat menghitung omzet wajib pajak (WP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018. Pihak yang bisa dihitung omzetnya adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan. “Menurut Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan wajib […]