Penulis: administrator

MERDEKA.COM | 13 Oktober 2016 Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menyebut, Swiss menjadi negara penampung dana Warga Negara Indonesia (WNI) terbesar kedua setelah Singapura. Dana ini berasal dari para taipan tua yang berasal dari zaman orde baru. Namun sayangnya, belum ada dana repatriasi dari negara tersebut. “Kalau saya malah […]

KOMPAS.COM | 14 Oktober 2016 MALANG, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan pendekatan kepada para konglomerat yang menyimpan hartanya di Swiss. Hal itu dilakukan lantaran setiap aliran dana dari Swiss bisa dicurigai sebagai aliran dana pencucian uang. “Kami akan lakukan pendekatan kembali untuk meyakinkan bahwa seluruh harta mereka sudah dilaporkan,” ujar Kepala […]

DETIK.COM | 14 Oktober 2016 Malang – Pemerintah memperkirakan dana warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri mencapai Rp 3.600 triliun. Mayoritas dana itu tersebar di Singapura. Selain Singapura, sebenarnya masih ada dana WNI di Swiss yang berpotensi untuk dibawa pulang lewat program tax amnesty atau pengampunan pajak. Namun, belum ada dana repatriasi dari Swiss ke Indonesia. Lantas, […]

POJOKSATU.ID | 14 Oktober 2016 POJOKATU.id, MALANG — Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah Indonesia seharusnya bisa lebih gencar lagi mendorong repatriasi atau pemulangan aset WNI dari luar negeri. Itu termasuk salah satu bagian dari kunci keberhasilan tax amnesty yang sedang didorong pemerintah saat ini. Yustinus meyakini, masih banyak pengusaha dan orang kaya yang menyembunyikan asetnya […]

KOMPAS.COM | 14 Oktober 2016 MALANG, KOMPAS.com – Hingga pekan kedua Oktober, dana repatriasi tax amnesty yang berasal dari Swiss belum juga nampak. Padahal, Swiss adalah negara favorit warga negara Indonesia (WNI) menyimpan harta-hartanya. Menurut pengamat perpajakan dari Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, ada kekhawatiran dana yang berasal dari Swiss dicurigai sebagai upaya […]

DETIK.COM | 15 Oktober 2016 Malang – Selama ini pemerintah berupaya mengejar wajib pajak baru, sekaligus mendongkrak penerimaan pajak. Ada tiga program pemerintah, yaitu sunset policy, reinventing policy, dan kini yang sedang bergulir adalahtax amnesty. Sunset policy merupakan pemberian fasilitas dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Bagaimana pencapaian program ini? Hasil sunset policy dianggap tak memuaskan. Melalui kebijakan ini […]

DETIK.COM | 12 Oktober 2016 Jakarta – Indonesia bisa saja meniru langkah negara lain yang telah berhasil menarik pajak dari Google. Namun ada syaratnya agar tak kalah saat kasus ini dibawa ke pengadilan. Salah satu contoh negara yang sukses menarik pajak dari Google adalah Inggris. Di negeri Ratu Elizabeth itu, Google akhirnya sepakat membayar pajak sebesar […]

NERACA.CO.ID | 13 Oktober 2016 Ombudsman: Industri Telekomunikasi Berpotensi Maladministrasi NERACA Jakarta – Industri telekomunikasi di Indonesia berpotensi maladminitrasi terkait dengan rencana Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang kebijakan network sharing atau berbagi jaringan telekomunikasi. “Hal tersebut menurut saya berpotensi munculnya pengabaian partisipasi publik karena pembentukan peraturan tanpa mekanisme konsultasi publik yang memadai,” kata […]

THEJAKARTAPOST.COM | 13 Oktober 2016 The government reiterated on Wednesday its commitment to combat tax avoidance practices, as nations around the world have agreed to strengthen their respective taxation systems in an effort to support local economies amid weakening global growth. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said efforts to strengthen international taxation mechanisms were the […]

LIPUTAN6.COM | 12 Oktober 2016 Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Google diduga mengemplang pajak di Indonesia. Bahkan, raksasa mesin pencari itu sempat menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir dari menyetor pajak di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus memiliki data akurat mengenai pendapatan Google […]