CITAX

Pejabat DJP ditangkap KPK, Sri Mulyani: perangi penyakit korupsi

BERITAGAR.ID | 22 November 2016

1200x838_44612f744ad305820518a301a66ade1153451fef

Operasi tangkap tangan (OTT) yang baru dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/11/2016), menyasar salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno, dan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair (RRN), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

Dari penangkapan tersebut, turut disita uang sebesar USD148.500 atau sekitar Rp1,9 miliar. Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam Detikcom, menyebut uang itu diberikan agar Handang memuluskan permasalahan tagihan pajak PT EKP yang bernilai Rp78 miliar.

Handang dijanjikan uang senilai Rp6 miliar untuk memuluskan tagihan pajak ini. Transaksi keduanya berlangsung di kediaman RRN yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (21/11/2016), malam.

Tim KPK yang sudah melakukan pengintaian, menangkap Handang ketika keluar dari kompleks apartemen RRN. Tim KPK juga mengamankan sopir dan ajudan Handang.
Tak berselang lama, RRN juga dibekuk oleh tim KPK bersama stafnya yang berada di Jakarta dan Surabaya.

Untuk diketahui, penangkapan ini bukanlah murni hasil penyelidikan internal KPK, melainkan berdasar pada laporan internal Kementerian Keuangan yang mencurigai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

“Penyakit korupsi dan ketamakan dari staf Kemenkeu memang harus diperangi,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Liputan6 di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Diakui Sri Mulyani, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu memang memberikan informasi kepada KPK mengenai aktivitas mencurigakan yang sudah cukup lama dilakukan pejabat terkait yang kemudian laporan tersebut didalami oleh KPK.

Ini dinilainya sebagai bukti bahwa Kemenkeu berkomitmen melakukan pembersihan.

Ihwal penangkapan ini, Sri Mulyani juga mengaku akan segera meluncurkan tim reformasi perpajakan yang sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh di internal Ditjen Pajak. Selain mengawal revisi paket Undang-Undang Perpajakan, tim reformasi perpajakan juga akan mengubah internal DJP secara menyeluruh.

Di samping itu, Sri Mulyani meyakini bahwa kepercayaan wajib pajak (WP) dan pelaksanaan program amnesti pajak tidak akan terpengaruh dengan penangkapan pegawai pajak tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia justru berharap wajib pajak akan membantu menangkap oknum-oknum DJP yang nakal, dan juga perusahaan yang memang mau mangkir.

“Saya tidak akan menutup-nutupi, bahkan saya akan mempercepat supaya proses pembersihan bisa berlangsung secara lebih efektif. Ini momentum yang baik,” sebutnya.

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mendorong pemerintah agar segera mengevaluasi sistem pengawasan internal dan manajemen kepegawaian di Dirjen Pajak.

“Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh dari mulai pola dan proses rekrut para pegawai pajak. Evaluasi ini juga meliputi sistem mutasi dan promosi, distribusi tugas dan fungsi, identifikasi jabatan strategis dan rawan penyimpangan, hingga kecakapan etis para pejabat dan penyelenggara negara,” sebutnya.

Ia berharap ada proses hukum yang tegas dan adil bagi oknum pejabat nakal yang baru saja ditangkap komisi antirasuah tersebut. Selain itu, meminta hukuman berat bagi pejabat yang dimaksud bila terbukti bersalah, sehingga memberi efek jera bagi seluruh pejabat dan penyelenggara negara di Indonesia.

Di sisi lain, dia berharap publik menyikapi peristiwa ini secara jernih dengan melihatnya sebagai tindakan individual dan bukan institusi. “Nila setitik biarlah tetap menjadi satu noktah noda tanpa perlu merusak susu sebelanga,” katanya. Sebab, Prastowo meyakini mayoritas pegawai pajak masih setia menjaga integritas dan profesionalitasnya.

Komentar Anda