DETIK.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta – Genderang perang tarif yang dilancarkan sejumlah operator seluler, khususnya baru-baru ini di luar Jawa, dinilai berpotensi merugikan pendapatan negara hingga Rp 14 triliun. Kok bisa? Hitung-hitungan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Menurut Prastowo, perang tarif seluler […]
Penulis: administrator
Kebijakan Tarif Interkoneksi Diklaim Turunkan Penerimaan Negara
SINDONEWS.COM | 11 Oktober 2016 JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengklaim rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2000 dan PP No 23 Tahun 2000, yang mengatur Network Sharing dan Tarif Interkoneksi, berpotensi menggerus penerimaan negara. Dalam Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 ditetapkan bahwa tarif interkoneksi antar operator telepon selular diturunkan dari Rp250 […]
Catat! Network sharing berpotensi rugikan industri telekomunikasi Rp 14 triliun
INDOTELKO.COM | 11 Oktober 2016 JAKARTA (IndoTelko) – Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ternyata tak hanya menyajikan cerita manis tentang efisiensi biaya, tetapi ada bom waktu potensi kerugian sebesar Rp 14 triliun […]
Ombudsman Minta Jokowi Tidak Tandatangani Revisi PP 52/53 Tahun 2000
SELULER.ID | 11 Oktober 2016 Jakarta, Selular.ID – Rencana pemerintah untuk segera mensahkan revisi peraruran pemerintah (PP) 52/53 tahun 2000 dinilai Ombudsman RI tidak layak karena cacat prosedur. Oleh karena itu Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI meminta presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani revisi aturan tersebut. Salah satu indikasi cacat prosedur ini dikatakan Alamsyah adalah tidak […]
CITA: Ada Agenda Tersembunyi dari Kebijakan Network Sharing
SELULER.ID | 11 Oktober 2016 Jakarta, Selular.ID – Kebijakan kewajiban network sharing yang akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Revisi PP No.53 tahun 2000 dinilai banyak pihak sangat perlu dicermati penerapannya sehingga tidak terjadi kerugian baik bagi masyarakat maupun industri telekomunikasi sendiri. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai kebijakan […]
PERPAJAKAN : Setoran Dari Telekomunikasi Berpotensi Menyusut
BISNIS.COM | 11 Oktober 2016 Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan revisi Peraturan Pemerintah No. 23/2000 tentang tarif interkoneksi dan No. 52/2000 tentang pembagian jaringan yang dalam jangka panjang bisa memicu perang tarif dan praktik transfer pricing yang bisa mempengaruhi turunnya penerimaan pajak dari sektor telekomunikasi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]
Indonesia Harus Ubah Pendekatan untuk Kejar Pajak dari Google
CNNINDONESIA.COM | 11 Oktober 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Usaha pemerintah dalam mengejar pajak dari Google Indonesia dinilai tak akan membuahkan hasil apabila tak mengubah pendekatan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo . “Kalau dibawa ke pengadilan sengketa pajak dengan undang-undang yang ada sekarang, Indonesia akan kalah,” tutur Yustinus […]
Media Briefing : “Network Sharing dan Jor-Joran Tarif Seluler: Negara Untung atau Buntung?â€
CITA | 11 Oktober 2016 Pemerintah berencana merevisi PP Nomor 52/2000 dan PP Nomor 23/2000. Kedua PP ini mengatur tentang Network Sharing dan Tarif Interkoneksi. Sebelum revisi PP ditandatangani Presiden, Menkominfo telah menerbitkan SE Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 terkait Tarif Interkoneksi antar–operator, yang menetapkan penurunan tarif interkoneksi semula Rp 250 per menit menjadi Rp 204 per menit. […]
UKM penerima KUR digiring ikut tax amnesty
KONTAN.CO.ID | 10 Oktober 2016 JAKARTA. Pemerintah mulai merancang strategi untuk menarik usaha kecil menengah (UKM) ikut program amnesti pajak. Sasaran yang dibidik adalah UKM penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berharap pebisnis penerima fasilitas KUR ikut melaporkan hartanya. Langkah ini bukan tanpa alasan. Pada periode pertama amnesti pajak, jumlah pengusaha […]
Uang Triliunan Disembunyikan Di Bawah Bantal
RMOL.CO  | 08 Oktober 2016 RMOL. Program tax amnesty mengungkap berbagai fakta menarik. Selain berhasil mengungkap dana yang disembunyikan di luar negeri, program ini juga mengungkap uang yang disembunyikan di bawah bantal yang jumlahnya cukup mencengangkan. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkap total uang yang disimpan para wajib pajak di dalam rumah mencapai ratusan triliun. Sejak program ini […]