Penulis: administrator

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID | 22 September 2016 TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Tax Analysis Yustinus Prastowo mengatakan seluruh lapisan terutama pengusaha harus ikutserta dalam amnesti pajak. Keuntungannya pengusaha nantinya, kata Yustinus, akan berbisnis dengan lega. Ia berharap adanya perpanjangan termin pertama dengan denda 2 persen. “Saya berharapnya diperpanjang karena masyarakat belum banyak mengetahui agar yang […]

THEJAKARTAPOST.COM | 21 September 2016 The government has stepped up efforts to collect what it says are millions of dollars of outstanding tax liabilities from Singapore-based Google Asia Pacific Pte. Ltd., which has allegedly booked hefty revenue from Indonesian advertisers without paying proper taxes. The message to the tech giant is clear: we want a […]

OKEZONE.COM | 21 September 2016 JAKARTA – Perwakilan Google di Indonesia bersikap tidak kooperatif ketika dimintai pertanggungjawaban pungutan pajak dengan membentuk badan usaha tetap (BUT). Bahkan perwakilan Google di Indonesia memberikan surat penolakan pemeriksaan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Direktur Eksekutif Center For Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, dalam hal ini Google memang tidak bisa […]

LIPUTAN6.COM | 21 September 2016 Liputan6.com, Jakarta - Periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan tarif tebusan termurah 2 persen akan segera berakhir. Para pengusaha meminta kepada pemerintah untuk memperpanjang periode tersebut tanpa perlu menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, waktu tiga bulan, yakni Juli-September […]

KONTAN.CO.ID | 20 September 2016 Jakarta. Realisasi penerimaan pajak dari tax amnesty masih cukup jauh dari target. Berdasarkan data statistik tax amnesty di website pajak.go.id diketahui realisasi uang tebusan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) hingga Selasa (20/9) pagi mencapai Rp 28,8 triliun jauh dari target Rp 165 triliun. Karena itulah, pengamat pajak yang juga Direktur Eskekutif Center for Indonesia Taxation Analisis […]

KOMPAS.COM | 20 September 2016 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons petisi di www.change.org yang meminta Presiden Joko Widodo memperpanjang masa amnesti pajak. Ia mengatakan, pemerintah menganggap petisi itu adalah masukan dari publik yang harus didengar. “Kami akan dengarkan,” ujar Sri, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada Selasa (20/9/2016). Namun, Sri Mulyani, yang biasa disapa Ani, mengaku, tidak bisa berkomentar lebih jauh. Pemerintah […]

INDOTELKO.COM | 19 September 2016 JAKARTA (IndoTelko) – Pemerintah diminta untuk tidak kendor mengejar kewajiban pajak dari Google dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  “Soal Google dan pajak itu gampang-gampang susah. Tetapi kuncinya hanya satu, tegakkan aturan yang ada di NKRI. Mereka (Google) bisnis di sini, harus ikut aturan main di sini,” […]

DETIK.COM | 19 September 2016 Jakarta – Google Asia Pacific Pte Ltd menolak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, yang merupakan syarat badan usaha dikenakan pajak. Keberanian Google sepertinya merujuk kepada celah hukum, yang biasa disebut sebagai tax treaty. Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha […]

BERITAGAR.ID | 19 September 2016 Google mencatat sejarah panjang penghindaran pajak yang tak hanya di Indonesia. Di Italia, Google diminta untuk membayar 300 juta Euro atau setara Rp4,4 triliun pada awal 2016. Nilai itu dikalkulasi dari pendapatan rata-rata Google selama enam tahun berbisnis di Itaia. Dalam kacamata pemerintah Italia, Google telah melakukan manipulasi pajak dengan […]

CNNINDONESIA.COM | 19 September 2016 Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan Google menghadapi tagihan pajak lebih dari US$400 juta atau setara Rp5,2 triliun untuk tahun 2015. Tagihan pajak tersebut belum termasuk empat tahun sebelumnya yang rencananya akan dikejar DJP Kemenkeu. Muhammad Hanif, Kepala Cabang Kasus Khusus Kantor Pajak DJP Kemenkeu mengatakan, penyidik […]