By: James Politi, Aime Williams in Washington and Andrew Edgecliffe-Johnson in New York
Financial Times, 4 April 2021
Rencana Joe Biden dalam mendanai infrastruktur sebesar $2tn melalui kenaikan pajak perusahaan telah memicu bentrokan dengan bisnis besar AS. Perusahaan Amerika pada umumnya menyambut baik pengumuman mengenai Pemerintah yang akan melakukan pengeluaran secara besar-besaran untuk segala hal mulai dari jalan raya hingga jaringan listrik, yang mencakup pendanaan untuk penelitian dan pengembangan serta subsidi manufaktur baru.
Tetapi karena putusnya Pemerintahan demokratis, beberapa kelompok perdagangan terbesar untuk bisnis AS telah menentangnya, dikarenakan tawaran Biden untuk membiayai upaya tersebut dengan cara meningkatkan pungutan perusahaan.
Rencananya akan menaikkan tarif pajak perusahaan AS dari 21% menjadi 28%, selagi meningkatkan pajak minimum atas pendapatan luar negeri dan menghapus ketentuan dalam kode pajak yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan pendapatan di seluruh dunia sehingga menyebabkan tagihan pajak perusahaan mengalami penurunan. Pada hari Rabu di Pittsburgh, Biden secara langsung menyerang perusahaan Fortune 500, dan menyebut Amazon, karena tidak membayar pajak federal yang cukup.
Pejabat Gedung Putih telah menekankan bahwa dengan kenaikan yang direncanakan, pendapatan pajak perusahaan sebagai bagian dari produk domestik bruto akan tetap jauh di bawah rata-rata OECD dan tarif pajak perusahaan masih akan berada pada level terendah di era pasca perang, kecuali untuk beberapa masa di bawah Trump.
Namun, sebuah laporan oleh Institute on Taxation and Economic Policy, menemukan bahwa setidaknya 55 perusahaan besar dan menguntungkan AS tidak membayar pajak penghasilan perusahaan federal dalam tahun fiskal terbaru mereka. Pejabat administrasi Biden melihat perubahan pajak lebih dari sekedar menutupi biaya perencanaan.
Sumber: www.ft.com
