REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo menanggapi komentar Rizal Ramli yang dengan tegas mengomentari pemerintah memalak uang rakyat dengan adanya revisi Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Yustinus menilai mantan menteri era Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu keliru dalam memahami revisi tersebut. Menurutnya, Rizal tidak memelajari histori dari UU yang memang sudah […]
H2
Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 2.188 Triliun
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan penilaian kembali (revaluasi) seluruh aset yang dimiliki negara. Tujuannya, agar nilai aset kekayaan Pemerintah Indonesia mencerminkan nilai terkininya. Mengutip Kontan, Kamis (2/11/2017), Menteri Keuangan Sri MulyaniIndrawati mengatakan, pada 2007, nilai Barang Milik Negara (BMN) hanya Rp 229 triliun. Namun, per 2016 sudah Rp 2.188 triliun yang terdiri dari tanah, bangunan, […]
SIARAN PERS: Kerja Keras Bersama, Hasilkan 3 Pencapaian Utama
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS Kerja Keras Bersama, Hasilkan 3 Pencapaian Utama Jakarta, 01 November 2017 Ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan, kembali membuahkan hasil. Ada tiga pencapaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berhasil dicatat secara internasional berkat kerja bersama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pencapaian […]
CITA Sesalkan Jokowi Ditarik-tarik soal Teknis Perpajakan
Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, dalam konteks amnesti pajak, adanya pemeriksaan, pemeriksaan bukper, dan penyidikan pajak adalah konsekuensi logis dan sarana penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan publik, terutama wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak dengan jujur. “Pemeriksaan yang tepat sasaran, yakni wajib pajak yang nyata-nyata tidak patuh atau terindikasi melakukan […]
Komentar Pers “Penegakan Hukum Pasca Tax Amnestyâ€
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Komentar Pers, 31 Oktober 2017 “Penegakan Hukum Pasca Tax Amnesty†Merespon pemberitaan di media mengenai polemik pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, kami berpendapat sebagai berikut. 1. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban […]
Kejar Pajak, Kemenkeu Janji Utamakan Sosialisasi Sebelum Proses Hukum
“Ditjen Pajak bakal lebih dulu menerangkan dengan jelas tentang kewajiban yang semestinya dilakukan oleh wajib pajak, sebelum mengambil langkah hukum.” Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Direktorat Jenderal Pajak bakal mengutamakan sosialisasi sebelum melakukan penegakan hukum. Hal itu untuk memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Melalui sosialisasi, ia berharap wajib pajak mengetahui kewajibannya […]
Saran Pengamat Agar Pemerintah Bisa Kejar Setoran Pajak Rp 1.385 T
Jakarta – Pemerintah memasang target penerimaan dalam Dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah penerimaan dari pajak mencapai Rp 1.385,9 triliun. Angka ini sendiri dianggap cukup moderat atau tumbuh 10% jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2017. Namun menjadi cukup tinggi jika dibandingkan proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun ini. “Tahun 2017 kami proyeksikan kan realisasi […]
Pengamat: Momentum Penggantian Dirjen Pajak Penting
Skalanews – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, berpendapat momentum penggantian direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan penting dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan reformasi perpajakan. Dalam seminar di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10), Yustinus mengatakan bahwa salah satu catatan kritis reformasi perpajakan adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan yang terpercaya/kredibel. Menurut dia, reformasi di bidang […]
Penggantian Dirjen Pajak Jadi Momen Penting Reformasi Pajak
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, berpendapat momentum penggantian direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan adalah momen yang penting. Terutama dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan reformasi perpajakan. Menurutnya, salah satu catatan kritis reformasi perpajakan adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan yang terpercaya dan kredibel. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat reformasi di bidang perpajakan tidak […]
Tahun Politik 2018 Pengaruhi Penyusunan APBN
Menanggapi APBN 2018, Bhima Yudhistira mengatakan, tahun 2018 menjadi tahun politik, sehingga berpengaruh terhadap penyusunan APBN. “Sangat berpengaruh, salah satunya anggaran belanja sosialnya akan naik. Asumsi makronya dibuat optimis dengan defisit yang bisa ditekan sampai 2,19% (terhadap PDB), sebenarnya APBN 2018 bernada politis,” ujar dia. Dia mengatakan, yang akan menjadi kendala adalah ketika belanja bernada […]