PROKAL.CO, PERISTIWA lucu belum lama ini terjadi pada akun milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Twitter. Akun dengan nama @DitjenPajakRI itu disodori pertanyaan tentang pajak bagi pemelihara tuyul. Adalah akun @alvianoszta yang bertanya ke @DitjenPajakRI soal uang dari pesugihan. “@DitjenPajakRI min, jika ada seorang pengangguran tetapi dia melakukan pesugihan/miara tuyul sehingga uangnya banyak, apakah […]
H2
Apakah Perolehan Harta dari Tuyul Harus Bayar Pajak? Ini Jawabannya
JawaPos.com – Kejadian lucu belum lama menimpa akun milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan nama @DitjenPajakRI. Sebab, akun tersebut mendapat pertanyaan menggelitik dari netizen. Pertanyaannya cukup unik, jika ada pengangguran dia melakukan pesugihan/miara tuyul sehingga uangnya banyak, apakah dia kena pajak?. begitu bunyi pertanyaannya. Melihat pertanyaan tersebut, @DitjenPajakRI tampaknya agak kebingungan. Mereka mencoba mengalihkan pertanyaan dengan […]
TERUNGKAP! Kaya dari Tuyul Ternyata Wajib Bayar Pajak
JAKARTA – Direktur Eksekutif Center Indonesia of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa segala penghasilan dari berbagai sumber yang dapat menambah kekayaan atau digunakan untuk konsumsi merupakan objek pajak yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini menanggapi pertanyaan seorang pengguna media sosial mengenai kewajiban pajak bagi seseorang yang memiliki penghasilan dari hasil pesugihan. Akun […]
Pembatasan Impor Bahan Baku Lebih Baik Pakai Sistem Tarif
VIVA.co.id – Munculnya rancangan peraturan larangan dan pembatasan (Lartas) impor bahan baku industri sedang menjadi topik pembahasan di kalangan pelaku industri. Pemerintah diharapkan menentukan skema yang tepat dalam regulasi impor bahan baku industri. Hal ini mengingat komoditas impor seperti jagung, gula, garam dan tembakau merupakan bahan baku utama bagi industri. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Denni […]
CITA: Perlu ada guideline bahan pokok bebas PPN
KONTAN.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan PMK Nomor 116/PMK.010/2017. Direktur Eksekutif Center Indonesia of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, dengan adanya PMK ini pemerintah perlu juga membuat guideline yang menjelaskan soal batasan […]
Sri Mulyani Ulang Tahun, Netizen Ramai Beri Selamat
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang tahun hari ini. Ucapan selamat dari netizen mengalir di media sosial. Sri Mulyani lahir di lahir di Tanjungkarang, Lampung, pada 26 Agustus 1962. Usianya kini menginjak 55 tahun. Salah satu netizen yang memberi ucapan adalah Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. “Hari ini, 54 tahun lalu, lahir seorang […]
Hasil Judi, Prostitusi, Korupsi Hingga Pesugihan Kena Pajak
“Penghasilan dari pesugihan termasuk tuyul adalah obyek pajak, karena bisa diukur dengan bisa dipakai konsumsi dan menambah kekayaan,” kata Pengamat Pajak Yustinus Prastowo.” Kicauan seorang warganet dengan nama @alvianoszta di akun twitter resmi Direktorat Jenderal Pajak mendadak viral. Penyebabnya, ia mempertanyakan soal pengenaan pajak atas penghasilan dari hasil pesugihan. Tak ada tanggapan serius dari pengelola […]
Banyak Orang Kaya Tunggak Pajak Mobil Mewah, Bagaimana Menagihnya?
Jakarta – Kendaraan-kendaraan di Provinsi DKI Jakarta memang harus diakui masih banyak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Setidaknya, hingga saat ini terdapat 1.099 kendaraan mewah yang belum daftar ulang (BDU) alias menunggak pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan mewah untuk menunggak pajak. Prastowo menilai, […]
Skema Tarif Impor Dinilai Lebih Baik
Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan impor dengan skema tarif dinilai lebih baik ketimbang skema kuota. Kebijakan skema tarif membuat pemerintah bisa mengendalikan harga dengan efektif. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari mengatakan, Presiden ingin peringkat Ease of Doing Bussiness (EoDB) Indonesia naik. Kementerian dan lembaga pun diminta berhati-hati dalam mengeluarkan regulasi. “Target Presiden menginginkan peringkat EoDB […]
E-commerce Wajib Dikenai Pajak
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah berupaya memperluas basis pajak. Salah satunya dengan melirik potensi pajak di sektor perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Ekonom Universitas Indonesia (UI) Agung Nugroho Soedibyo mengatakan rencana itu harus segera terealisasi sebab potensi penerimaan negara dari e-commerce sangat tinggi. Jangan sampai Indonesia terlambat mengatur mekanisme pajak terhadap perdagangan berbasis elektronik tersebut. Agung pun setuju dengan […]