Jakarta, CNN Indonesia — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memproyeksikan pemerintah mendapat aliran dana segar untuk penerimaan negara sekitar Rp28,52 triliun sampai Rp103,26 triliun dari kebijakan ekstensifikasi cukai dengan menambah objek kena cukai. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, ekstensifikasi cukai dapat dilakukan pemerintah dengan mengenakan cukai melalui tarif terendah dan tertinggi pada beberapa […]
H2
RI Harus Pungut Cukai Minuman Berpemanis, Motor, dan BBM
Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengusulkan agar pemerintah mengenakan cukai untuk minuman ringan berpemanis, kendaraan bermotor, dan bahan bakar minyak (BBM). Usulan pungutan cukai atas tiga objek baru ini akan meningkatkan penerimaan negara dengan kontribusi hingga Rp 169 triliun. Dalam Diskusi Publik Outlook Perpajakan 2017, diakui Prastowo, saat […]
Ada Rp 700 Triliun Harta WNI di Luar Negeri, Kenapa Susah Pulang?
Liputan6.com, Jakarta Pengamat Perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, ada Rp 700 triliun harta likuid orang Indonesia di luar negeri. Faktanya, komitmen repatriasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) hanya Rp 141 triliun hingga saat ini. “Dari laporan, orang-orang Indonesia punya aset likuid Rp 700 triliun di luar […]
CITA Media Briefing 07 Februari 2017
Download Materi: Siaran Pers CITA ” Perpajakan 2017: Menjaga Momentum, Mencari Peluang:” (download) Materi “Perpajakan 2017: Pasca Tax Amnesty, What’s Next?” (download)
Pemerintah Siapkan 3 Opsi Pungutan Pajak Tanah Menganggur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk memajaki tanah idle atau menganggur. Langkah untuk mengenai pajak atas tanah tak produktif ini diharapkan bisa mendorong pemerataan kepemilikan lahan, sekaligus mendesak pemilik lahan untuk menciptakan aktivitas ekonomi di atas lahan yang dimiliki. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pembahasan soal kebijakan pajak tanah masih belum […]
Inilah pajak penakluk tuan tanah
Warga perwakilan 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi menunjukkan sertifikat hak milik tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seusai penyerahan di Pulau Mentaro, Kumpeh, Muaro Jambi, Jambi, Rabu (28/12). Penyerahan sertifikat dari Kementerian ATR/BPN untuk 29.653 bidang tanah melalui program reforma agraria itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus mempermudah petani maupun […]
Pajak Progresif Tanah Nganggur Lebih Baik Dikenakan ke PPh atau PBB?
Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang tengah merencanakan pengenaan pajak progresif pada tanah yang selama ini tidak produktif atau nganggur. Tujuannya guna menambah pendapatan negara dari sektor pajak dan mengurangi tingkat kesenjangan sosial. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya bisa mengenakan pajak progresif tanah nganggur […]
Ini Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pajak CGT dan PFP
Suara.com – Pemerintah baru saja meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Ini merupakan paket kebijakan yang sangat bagus dan layak didukung, karena mencerminkan visi pemerataan dan keadilan sosial. “Reformasi Agraria sebagai pilar penyangga kebijakan ini, dan pajak sebagai instrumen kebijakannya,” kata Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Menurutnya, ide pengenaan pajak atas […]
Begini Skema Pengenaan Pajak Tanah Tak Produktif
Aturan terkait dengan pajak tanah nganggur akan segera dikeluarkan. VIVA.co.id – Pemerintah baru-baru ini mewacanakan paket kebijakan ekonomi berkeadilan. Salah satu pilar kebijakan itu, adalah mengenakan pajak bagi tanah tidak produktif atau nganggur. Instrumen ini diharapkan memberikan pemerataan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat. Ada dua skema yang diusulkan pemerintah untuk mengenakan pajak tanah nganggur. […]
Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’
Pemerintah bakal membuat ketentuan agar dalam jangka waktu tertentu, ketiga skema tersebut bisa diterapkan secara kumulatif. Kebijakan pajak terkait tanah menganggur alias idle makin terang. Rencananya, pemerintah bakal menerapkan tiga skema pajak secara bertahap. Payung hukum untuk penerapan skema pertama disebut-sebut bakal terbit satu atau dua bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution […]