Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers, 29 Maret 2018 Apresiasi Percepatan Restitusi, Namun Perlindungan Hukum juga Penting Menteri Keuangan mengumumkan paket kebijakan terbaru yaitu percepatan restitusi (pengembalian kelebihan bayar pajak) dan pemeriksaan bersama Hulu Migas. Paket ini menyusul inisiatif sebelumnya yaitu rencana revisi PP Nomor 46/2013 yang menurunkan tarif pajak UKM dari 1% […]
JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, mesti menjelaskan ke pubik mengenai sikap negara terkait aksi pencucian uang di Standard Chartered Bank (Stanchart) sebesar 1,4 miliar dollar AS (sekitar 19 triliun rupiah) yang melibatkan nasabah warga negara Indonesia pada akhir 2015. Apalagi, DJP sebelumnya mengaku telah mengetahui identitas 81 WNI […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya. Namun demikian, belum ada kabar lagi soal perkembangan dari pemberlakuan aturan ini. Aturan itu semestinya sudah berlaku sejak […]
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Siaran Pers: CITA Apresiasi Pemerintah atas Insentif Pajak Bagi Pelaku UKM Di tengah beredarnya tuduhan bahwa Pemerintah semakin agresif memungut pajak terhadap pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah), berhembus angin segar bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib […]
“There is no art which one government sooner learns of another than that of draining money from the pockets of the people.” – Adam Smith Di Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuri perhatian publik lewat pidato politiknya. Satu hal yang cukup mengejutkan adalah AHY berbicara soal pajak. Hal yang masih […]
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan menyederhanakan aturan terkait dengan kebijakan tax holiday atau pembebasan pajak dan tax allowance (pengurangan pajak). Selain lebih sederhana, jangka waktu aturan akan dibuat lebih pasti. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan perubahan aturan kebijakan insentif pajak tersebut akan rampung pada April 2018. “Untuk kebijakan insentif, ada perubahan sangat radikal yang kami desain. Setiap dunia usaha yang masuk dalam […]
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang juga pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai langkah pemerintah menurunkan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen, merupakan insentif yang baik untuk menurunkan beban pengusaha kecil. Selain itu, Yustinus berpandangan cara tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mengekstensifikasi […]
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp 156,8 triliun atau 11,32 persen hingga 7 Maret 2018, dari target perolehan pajak tahun ini Rp 1.424,7 triiun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengungkapkan, capaian pajak dari Januari sampai 7 Maret 2018 sebesar Rp 156,8 triliun. Pencapaian pajak […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta masyarakat taat membayar pajak. Dengan begitu, diharapkan negara memiliki anggaran yang cukup sehingga tidak harus berhutang ke luar negeri. Hal ini disampaikan Bambang saat memberi sambutan dalam acara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018). […]
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Perpres itu dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Dalam konteks perpajakan, hadirrnya perpres ini membantu Ditjen Pajak menekan jumlah pengemplang pajak. Sebab DJP dibantu oleh Pusat Pelaporan dan […]