DETIK.COM | 22 Juni 2016 Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan terkait batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinaikan dari Rp 3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp 4,5 juta per bulan (Rp 54 juta per tahun). Artinya masyarakat dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan tidak akan dikenakan […]
BERITAX
Bank Dunia Menilai Penerimaan Pajak di Indonesia Kurang “Greget”
KOMPAS.COM | 02 Juni 2016 WASHINGTON, KOMPAS.com – Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1 persen pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8 persen). Oleh sebab itu, Bank […]
Bank Dunia Menilai Penerimaan Pajak di Indonesia Kurang "Greget"
KOMPAS.COM | 02 Juni 2016 WASHINGTON, KOMPAS.com – Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1 persen pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8 persen). Oleh sebab itu, Bank […]
Reformasi Pajak, Indonesia Utang Bank Dunia US$400 Juta
BISNIS.COM | 01 Juni 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mendapatkan utang dari Bank Dunia sebesar US$400 juta untuk membiayai program reformasi pajak. Utang tersebut dalam bentuk pinjaman reformasi fiskal kebijakan pembangunan (fiscal feform development policy loan) untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan utang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan […]
Sengketa Pajak PKP2B Tidak Harus ke Pengadilan Pajak
OKEZONE.COM | 02 Juni 2016 JAKARTAÂ – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. Sebab, penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu, karenanya akan membebani perusahaan lantaran akan menyita perhatian. […]
Menko Luhut: Di Data Kami, Masih Ribuan Triliun yang Belum Bayar Pajak
DETIK.COM | 02 Juni 2016 Jakarta – Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyinggung masih banyak masyarakat yang belum bayar pajak. Pemerintah memegang data dari pembayar Pajak itu ada potensi uang ribuan triliun. “Data yang kami dapat, masih ribuan triliun yang belum bayar pajak. Dengan berbasis IT, jadi tidak sulit lagi mencari yang bayar pajak,” jelas Luhut di […]
JK: Pajak Kelewat Tinggi Akan Merusak Investasi
DETIK.COM | 23 Mei 2016 Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menekankan pentingnya menerapkan formula tepat pemberlakuan pajak. Pemberlakuan pajak yang tepat penting untuk mendorong investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. “Hari ini kita berbicara tax investment dan business, berarti bicara keseimbangan. Pajak yang kelewat tinggi akan merusak suasana investasi. Tapi investasi selalu mendasar perbaikan infrastruktur, perbaikan usaha, dan […]
Menkeu: AS Pernah Frustrasi Kekurangan Penerimaan Pajak
MEDANBISNISDAILY.COM | 23 Mei 2016 MedanBisnis – Jakarta. Negara-negara yang tergabung dalam G 20 bersepakat untuk menerapkan Automated Exchange of Information (AEOI) alias barter data secara otomatis di sektor keuangan untuk mempermudah penelusuran data wajib pajak di masing-masing negara. Menariknya, ide pertukaran data ini justru muncul dari negara adidaya Amerika Serikat (AS) yang ternyata mengalami […]
Tanpa Barter Informasi, Potensi Pajak RI Justru Dinikmati Singapura
DETIK.COM | 23 Mei 2016 Jakarta -Indonesia bakal ikut ambil bagian dalam rencana pertukaran data secara global atau yang lebih dikenal dengan istilah Automated Exchange of Information (AEOI) bersama negara-negara lain anggota G-20. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, manfaat yang akan diterima Indonesia dengan adanya kerja sama ini. Pemerintah Indonesia memperoleh data transaksi perusahaan-perusahaan tanah air […]
Menkeu dan Gubernur BI Sepakat Buka Data Nasabah Bank untuk Pajak
DETIK.COM | 23 Mei 2016 Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sepakat dalam data nasabah perbankan. Data tersebut harusnya tidak lagi menjadi kerahasiaan bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Menurut Bambang, banyak negara sudah tidak lagi merahasiakan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak. Karena hal tersebut dibutuhkan untuk memeriksa […]
