METROTVNEWS.COM | 09 April 2016 Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan dan pengusaha yang ada di dalam data Panama Papers dinilai tidak semua ilegal. Ini karena ada tiga modus utama perusahaan yang menaruh uangnya di negeri bebas pajak atau tax haven. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, pertama adalah murni mendirikan perusahaan untuk keperluan seperti menjual […]
CITAX
Di Negara Maju Buat Publik Murka, Di Indonesia Cuma Bikin Heboh
TRIBUNNEWS.COM | 09 April 2016 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beberapa penonton tersenyum dan sebagian cengar-cengir saat pengamat pajak Yustinus Prastowo menyampaikan, dampak dibongkarnya skandal ‘Panama Papers’ di sejumlah negara membuat warganya marah dan tidak dengan di Indonesia yang sekadar membuat heboh. Itu disampaikan Yustinus saat menjadi pembicara diskusi bertajuk ‘Gempar Nama Dokumen Panama’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016). […]
Panama Papers Puncak Gunung Es Masalah Pajak
SINDONEWS.COM | 09 April 2016 JAKARTAÂ – Bocornya data Panama Papers dinilai sebagai puncak gunung es dari semua masalah perpajakan yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu menguji terkait nama orang Indonesia yang masuk dalam Panama Papers melanggar aturan atau tidak. (Baca:Â Ditjen […]
Pemerintah Tawari Nama di Panama Papers Ikut Repatriasi
KATADATA.CO.ID | 08 April 2016 Sebelum muncul Panama Papers, Presiden Jokowi telah memiliki satu bundel nama para pemilik rekening dan perusahaan di negara-negara suaka pajak. Terkuaknya bocoran data dari kantor firma hukum Mossack Fonseca, Panama memperjelas bertebarannya ribuan triliun rupiah milik penduduk Indonesia di luar negeri. Karena itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengimbau nama-nama yang disebut dalam […]
Indonesians See Little Benefit From Govt's Latest Tax Incentive
JAKARTAGLOBE.BERITASATU.COM | 7 April 2016 Jakarta. The Indonesian government’s latest tax incentives have been met with a lukewarm reception from employees, arguing they see minor benefits with regard to their purchasing power amid prospects of price increases and concerns about stagnant savings. The government would waive income taxes on the first Rp 54 million ($ 4,100) of a taxpayer’s annual income […]
FPB Minta Pemerintah Batalkan Tax Amnesty
SKALANEWS.COM | 8 April 2016 Skalanews – Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan (FPB) meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana tax amnestyatau pengampunan pajak yang dinilai bakal tidak optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. “Batalkan rencana pemberian pengampunan pajak kepada wajib pajak super kaya karena akan kontraproduktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak,” kata […]
Siapa Orang Indonesia di Balik Bocornya Panama Papers?
OKEZONE.COM | 7 April 2016 JAKARTA – Bocornya Panama Papers diyakini tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh lintas negara. Data yang memuat sejumlah nama yang diyakini melakukan pengemplangan pajak sejak tahun 1977 ini diperkirakan dapat bocor karena kerja sama yang dilakukan secara apik. Bocornya nama sejumlah tokoh Indonesia yang terdapat dalam Panama Papers justru juga tidak […]
Panama Papers, Petunjuk Awal dari Teka-teki Pengemplang Pajak RI
OKEZONE.COM | 07 April 2016 JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada beberapa waktu lalu telah membentuk Direktorat Intelijen Pajak. Direktorat ini dibentuk untuk melakukan penyidikan terhadap wajib pajak badan dan wajib para orang pribadi yang melakukan pengemplangan pajak. Selain itu, Ditjen Pajak bahkan juga telah mempersiapkan 4.551 petugas penyidik pajak untuk dapat mendukung upaya penyidikan. […]
Panama Papers Harus Jadi Momen Penguatan Aturan Pajak
REDAKSI.CO.ID | 08 April 2016 Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, terkuaknya Panama Papers harus bisa menjadi momen penguatan aturan pajak di dalam negeri.  “Potensi pencucian uang yang besar melalui tax haven dihindari lewat aturan pemerintah soal perpajakan,†ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 6 April 2106. Panama Papers yang merupakan hasil investigasi […]
Pengamat: Tidak Mudah Tarik Pajak Google
TEMPO.CO | 08 April 2016 TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat pajak, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah akan kesulitan untuk menarik pajak yang lama dari Google, Twitter, dan Facebook. Sebab, ketiga perusahaan tersebut sebelumnya belum menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) dan melakukan pembayaran ke luar negeri. “Akan ada kesulitan teknis karena pembayaran langsung ke Singapura. Jadi enggak mudah untuk melihat […]









