KONTAN.CO.ID | 07 Maret 2016 JAKARTA. Meski banyak yang yakin ekonomi kita membaik di 2016, nyatanya penerimaan pajak dan cukai di dua bulan pertama tahun ini memble. Kementerian Keuangan menyebut, realisasi penerimaan pajak di dua bulan pertama atau hingga Februari tahun 2016 di bawah 10% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar […]
CITAX
Rekening Gendut Politisi&Pejabat di Luar Negeri
INILAH.COM | 7 Maret 2016 INILAHCOM, Jakarta – Soal rekening gendut WNI di bank asing, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo beda pandangan dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Kalau Menkeu Bambang mengatakan, pemilik rekening bernilai besar di bank asing itu, didominasi pengusaha bidang sumber daya alam (SDA), maka Yustinus justru sebaliknya. […]
KEBIJAKAN PAJAK: Mau Dapat Privilege Masa Pelunasan, Simak Syaratnya
BISNIS.COM | 05 Maret 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Wajib Pajak yang memiliki pajak penghasilan terutang atas hasil revaluasi aktiva tetapnya paling sedikit Rp3 triliun mendapat tambahan privilege masa pelunasan hingga 31 Desember 2016. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan […]
Perusahaan Merugi akan Tetap Bayar Pajak
KOMPAS.COM | 04 Maret 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Nantinya, tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak badan untuk terbebas dari membayar pajak. Sekalipun perusahaan merugi, juga akan wajib bayar pajak. Rencananya, kebijakan itu akan masuk dalam revisi Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh). Di UU PPH yang berlaku sekarang, perusahaan bebas dari beban pajak jika merugi. Staf Ahli […]
Pemerintah Harus Waspadai Permainan dalam Tax Amnesty
REPUBLIKA.CO.ID | 03 Maret 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Cara ini diharap bisa membuat perusahaan atau perorangan yang memiliki utang pajak kepada negara kemudian membayar walaupun dengan wajib pajak yang lebih rendah. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, kebijakan ini dianggap baik untuk mengembalikan ‎dana pemerintah yang selama ini […]
Tax Amnesty Diduga Picu Tiga Jebakan Moral
KATADATA.COM | 03 Maret 2016 KATADATA - Sejak diajukan sembilan bulan lalu, draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty sudah mengalami perubahan hingga empat kali. Dalam draf terakhir, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan ada potensi jebakan moral atau moral hazard. Moral hazard yang dimaksudkannya ada tiga. Pertama, dalam penyelidikan, aparatur pajak […]
Penerapan Pengampunan Pajak Harus Cermat
REPUBLIKA.CO.ID | 04 Maret 2016 JAKARTA — DPR memang telah memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Namun, sejumlah kalangan berharap beleid ini bisa segera disahkan sehingga dapat diberlakukan. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai kebijakan pengampunan pajak bisa mengembalikan dana-dana yang selama ini diyakini diparkir di luar […]
"Tax Amnesty" Untuk Tambahan Penerimaan Pajak
Pemerintah selalu menghadapi persoalan yang akut dalam bidang perpajakan setiap tahunnya, karena penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBN, dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah kondisi ekonomi global yang sedang mengalami kelesuan serta harga komoditas strategis, seperti minyak bumi yang terus menurun pada level terendah dalam beberapa tahun terakhir. […]
Raih rezeki dari sosmed di RI, saatnya Facebook, Twitter dkk dipajaki
KABARBISNIS.COM | 03 Maret 2016 JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu, pemerintah perlu mendefinisikan ulang bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan pengelola sosial media (sosmed) tersebut selama ini sudah banyak meraih pendapatan salah satunya karena jumlah pengguna di Indonesia yang besar. “Saya kira rencana itu sudah tepat. […]
Langkah Pemerintah Ancam Blokir Facebook dan Twitter Jika Tak Bayar Pajak Dinilai Tepat
RIAUBOOK.COM | 02 Maret 2016 Riau Book –Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu pemerintah perlu mendefinisikan ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT). “Saya kira rencana itu sudah tepat. Karena selama inisocial mediatersebut tidak bisa kita pajaki, padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]










