CITAX

OKEZONE.COM  | 11 Maret 2016 JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan sepanjang 2016 akan fokus dan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP). Fokus tersebut diharapkan sangat memberikan kontribusi maksimal terhadap target penerimaan pajak. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro telah menyiapkan 4.551 tenaga fungsional pemeriksa dan penyidik pajak. Di mana, seluruh […]

VIVA.CO.ID | 10 Maret 2016 VIVA.co.id – Hampir sebagian penduduk Indonesia belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, pada Kamis, 10 Maret 2016, mengingatkan kepada para masyarakat yang belum memiliki NPWP, […]

KONTAN.CO.ID | 10 Maret 2016 Jakarta. Pemerintah mengharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty. Sebab, semakin cepat tax amnesty rampung, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu menggenjot pemeriksaan wajib pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, telah memerintahkan ribuan penyidik dan pemeriksa di DJP untuk memburu wajib pajak nakal. Nah, langkah ini bisa berimbas pada […]

RMOL.CO | 10 Maret 2016 RMOL. Presiden Jokowi berke­inginan keras menerapkan tax amnesty guna menarik triliunan rupiah dana WNI yang diparkir di luar negeri untuk menutup setoran pajak. Penerapan kebi­jakan pengampunan pajak ini, berdampak negatif bagi negeri jiran yang kerap jadi tempat parkir dana orang Indonesia. Pengamat perpajakan Roni Bako mengatakan, negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia bakal […]

KATADATA.COM | 8 Maret 2016 KATADATA - Untuk mendorong penerimaan pajak makin besar, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana mempemudah akses perbankan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini akan diatur dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga mengkaji kebijakan yang memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang memberikan akses terhadap […]

LIPUTAN6.COM | 8 Maret 2016 Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty bisa disahkan pada tahun ini. Dengan pengesahan tersebut diharapkan penerimaan pajak bisa bertambah Rp 60 triliun. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, target penerimaan pajak pemerintah dari adanya kebijakantax amnesty tersebut terlalu tinggi. Oleh karena itu, Yenny pesimistis […]

INILAH.COM | 07 Maret 2016 INILAHCOM, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, RUU Tax Amnesty harus bisa disahkan menjadi UU pada tahun ini, Kalau tahun depan, ceritanya bisa lain. Kata Yustinus, pemerintah dan DPR tidak memiliki waktu yang panjang terkait pembahasan RUU Tax Amnesty. Targetya harus bisa rampung […]

KONTAN.CO.ID | 07 Maret 2016 JAKARTA. Meski banyak yang yakin ekonomi kita membaik di 2016, nyatanya penerimaan pajak dan cukai di dua bulan pertama tahun ini memble. Kementerian Keuangan menyebut, realisasi penerimaan pajak di dua bulan pertama atau hingga Februari tahun 2016 di bawah 10% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar […]

INILAH.COM | 7 Maret 2016 INILAHCOM, Jakarta – Soal rekening gendut WNI di bank asing, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo beda pandangan dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Kalau Menkeu Bambang mengatakan, pemilik rekening bernilai besar di bank asing itu, didominasi pengusaha bidang sumber daya alam (SDA), maka Yustinus justru sebaliknya. […]

BISNIS.COM | 05 Maret 2016 Bisnis.com, JAKARTA – Wajib Pajak yang memiliki pajak penghasilan terutang atas hasil revaluasi aktiva tetapnya paling sedikit Rp3 triliun mendapat tambahan privilege masa pelunasan hingga 31 Desember 2016. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan […]