KOMPAS.COM | 04 Maret 2016 JAKARTA, KOMPAS.com – Nantinya, tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak badan untuk terbebas dari membayar pajak. Sekalipun perusahaan merugi, juga akan wajib bayar pajak. Rencananya, kebijakan itu akan masuk dalam revisi Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh). Di UU PPH yang berlaku sekarang, perusahaan bebas dari beban pajak jika merugi. Staf Ahli […]
REPUBLIKA.CO.ID | 03 Maret 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Cara ini diharap bisa membuat perusahaan atau perorangan yang memiliki utang pajak kepada negara kemudian membayar walaupun dengan wajib pajak yang lebih rendah. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, kebijakan ini dianggap baik untuk mengembalikan ‎dana pemerintah yang selama ini […]
KATADATA.COM | 03 Maret 2016 KATADATA - Sejak diajukan sembilan bulan lalu, draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty sudah mengalami perubahan hingga empat kali. Dalam draf terakhir, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan ada potensi jebakan moral atau moral hazard. Moral hazard yang dimaksudkannya ada tiga. Pertama, dalam penyelidikan, aparatur pajak […]
REPUBLIKA.CO.ID | 04 Maret 2016 JAKARTA — DPR memang telah memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Namun, sejumlah kalangan berharap beleid ini bisa segera disahkan sehingga dapat diberlakukan. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai kebijakan pengampunan pajak bisa mengembalikan dana-dana yang selama ini diyakini diparkir di luar […]
Pemerintah selalu menghadapi persoalan yang akut dalam bidang perpajakan setiap tahunnya, karena penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBN, dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah kondisi ekonomi global yang sedang mengalami kelesuan serta harga komoditas strategis, seperti minyak bumi yang terus menurun pada level terendah dalam beberapa tahun terakhir. […]
KABARBISNIS.COM | 03 Maret 2016 JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu, pemerintah perlu mendefinisikan ulang bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan pengelola sosial media (sosmed) tersebut selama ini sudah banyak meraih pendapatan salah satunya karena jumlah pengguna di Indonesia yang besar. “Saya kira rencana itu sudah tepat. […]
RIAUBOOK.COM | 02 Maret 2016 Riau Book –Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu pemerintah perlu mendefinisikan ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT). “Saya kira rencana itu sudah tepat. Karena selama inisocial mediatersebut tidak bisa kita pajaki, padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]
KOMPAS.COM | 02 Maret 2016 JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah untuk memajaki Facebook, Twitter, dan Google dinilai sudah tepat. Untuk itu, pemerintah perlu mendefinisikan ulang bentuk usaha tetap (BUT). “Saya kira rencana itu sudah tepat. Karena selama ini social mediatersebut tidak bisa kita pajaki, padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia,†ungkap Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) […]
BERITAMETRO.CO.ID  | 02 Maret 2016 JAKARTA (BM) – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini, sejumlah WNI memiliki  simpanan dana di luar negeri sebesar Rp 4.000 triliun. Seiring dengan rencana implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah berharap bisa memulangkan sebagian dari dana yang terparkir di luar negeri tersebut. “Oh serius banget,” jawab Bambang, saat ditanyakan kebenaran […]
RMOL.CO  | 01 Maret 2016 RMOL. Indonesia bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan pun menjadi terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan. “Ini akan jadi tanggung jawab dan beban moral DPR juga karena mereka turut […]