KORAN-JAKARTA.COM | 01 Maret 2016 Penundaan tax amnesty berisiko mendorong pembengkakan utang negara dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. JAKARTA – Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan pemberian insentif fiskal berupa pengampunan pajak atau tax amnesty tak disetujui legislatif. Pengetatan belanja negara dinilai menjadi solusi utama demi menjaga pembangunan ekonomi di dalam negeri […]
LIPUTAN6.COM | 29 Februari 2016 Liputan6.com, Jakarta - Center for Taxation Analysis (CITA) menilai ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan bisa terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan, sebagai akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, Indonesia dikatakan bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan lewat pengampunan pajak. “Ini akan […]
LIPUTAN6.COM | 29 Februari 2016 Liputan6.com, Jakarta - Pengampunan pajak alias tax amnesty, sudah digaungkan sejak tahun lalu. Fasilitas ini mencuat seiring keinginan pemerintah mengisi pundi-pundi penerimaan pajak lebih besar. Tax amnesty merupakan pengampunan pajak dengan menghapus pajak terutang, dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memperkirakan kekurangan […]
BISNIS.COM | 29 Februari 2016 Bisnis.com, JAKARTA-Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menegaskan, Indonesia bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan pun menjadi terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan.Indonesia bisa terjebak […]
BERITASATU.COM | 29 Februari 2016 Bali – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengarahkann pengenaan pajak atas barang dan jasa (good and service tax/ GST) dan bukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) . Artinya, sebuah barang tidak harus berubah bentuk atau dikatakan ada dinilai tambah untuk dikenakan pajak Direktur Peraturan Perpajakan […]
REPUBLIKA.CO.ID | 28 Februari 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Target penerimaan pajak tahun ini berpotensi terancam akibat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty). Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, Indonesia bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan akibat pembatalan […]
BERITASATU.COM | 29 Februari 2016 Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menegaskan, Indonesia bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan pun menjadi terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan. “Indonesia […]
SUMEKS.CO.ID | 27 Februari 2016 JAKARTA – Ditundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR memusingkan pemerintah. Sebab, kepastian soal tax amnesty menjadi salah satu landasan penyusunan APBN Perubahan 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, postur APBN Perubahan 2016 memang akan disesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk potensi turunnya penerimaan pajak. “Kalau […]
METROTVNEWS.COM | 27 Februari 2016 Metrotvnews.com, Kuta: DPR RI melalui rapat Bamus memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty yang seharusnya dijadwalkan pada masa sidang pertama tahun ini. Direktur Executive Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai jika tax amnesty diundur pembahasannya melebihi semester satu tahun ini maka akan menjadi […]
KONTAN.CO.ID | 27 Februari 2016 KUTA. Inilah langkah awal pemerintah dan kantor pajak menguak rahasia nasabah bank. Pemerintah akan memasukkan pasal baru dalam revisi undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal ini mengatur perlindungan terhadap pihak-pihak yang memberikan akses terhadap data rahasia wajib pajak. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Irawan mengatakan, […]