CITAX

Penundaan RUU Tax Amnesty ancam realisasi APBN 2016

BERITAGAR.ID  | 01 Maret 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty). Para anggota dewan beralasan, RUU yang ditargetkan pemerintah rampung pada April ini, belum lengkap, sehingga masih belum bisa mempelajarinya dengan seksama. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, beranggapan penundaan pemberlakuan pengampunan pajak […]

CITAX

Marak Investor Asing, Alasan Dirjen Pajak Bentuk Direktorat Baru

OKEZONE.COM | 02 Maret 2016 JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak baru saja membentuk dua unit baru setingkat eselon II. Unit baru tersebut adalah Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Intelijen Perpajakan. Untuk Direktorat Pajak Internasional, pemerintah sengaja membentuknya mengingat banyaknya perusahaan asing over the top yang tidak membayar pajak di Indonesia. Untuk itu, ditargetkan dapat melakukan pungutan pajak secara […]

CITAX

Direktorat Perpajakan Internasional Harus Cegah Terjadinya 'Pengemplangan' Pajak

OKEZONE.COM | 2 Maret 2016 Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, dibentuknya Direktorat Perpajakan Internasional merupakan respons tepat terkait dinamika perpajakan dunia. Terlebih, sebentar lagi pertukaran informasi atau automatic exchange of information (AEoI) akan segera diimplementasikan antar negara. “Saya kira tepat untuk merespons dinamika perpajakan internasional yang semakin penting, khususnya […]

CITAX

Pakar Pajak Nilai Kejagung Tak Berwenang Usut Perkara Mobile 8

SINDONEWS.COM | 2 Maret 2016 JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai tak berwenang menangani dugaan perkara restitusi pajak PT Mobile 8. Adapun yang berwenang menanganinya adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Pakar perpajakan Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta, Yustinus Prastowo berpendapat, persoalan PT Mobile 8 itu murni persoalan pajak. “Nah kalau saya lihat di sini ini murni kasus […]

CITAX

Targetkan “Tax Amnesty” 2016

KORAN-JAKARTA.COM | 02 Maret 2016 Pelantikan Dirjen Pajak – Ken Dwijugiasteadi janji permudah pembayaran pajak Targetkan “Tax Amnesty” 2016 Dirjen baru harus mampu membangun komunikasi lebih baik lagi dengan legislatif guna meloloskan kebijakan pengampunan pajak tahun ini. Jakarta – Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro melantik ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana […]

CITAX

Resmi Emban Dirjen, Ken Ditugasi Tingkatkan Basis Pajak

KATADATA.COM | 01 Maret 2016 KATADATA | Arief Kamaludin KATADATA - Setelah menjadi pelaksana tugas kurang lebih tiga bulan, hari ini Ken Dwijugeasteadi dilantik menjadi pejabat definitif Direktur Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik pria kelahiran 8 November 1957 ini di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta. Ketika menjabat pelaksana tugas pada awal Desember tahun lalu, […]

CITAX

Kejar Wajib Pajak DPR Disarankan Revisi UU Perbankan

INILAH.COM | 29 Februari 2016 INILAHCOM, Jakarta – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk merevisi Undang-undang perbankan yang dapat menjangkau wajib pajak. Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, era Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak serta merta dapat menambah wajib pajak baru. “Selain upaya penghindaran kewajiban oleh para wajib pajak […]

CITAX

Pemerintah Siap Pangkas Belanja

KORAN-JAKARTA.COM | 01 Maret 2016 Penundaan tax amnesty berisiko mendorong pembengkakan utang negara dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. JAKARTA – Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan pemberian insentif fiskal berupa pengampunan pajak atau tax amnesty tak disetujui legislatif. Pengetatan belanja negara dinilai menjadi solusi utama demi menjaga pembangunan ekonomi di dalam negeri […]

CITAX

Ini Dampak Bila DPR Tolak RUU Tax Amnesty

LIPUTAN6.COM | 29 Februari 2016 Liputan6.com, Jakarta - Center for Taxation Analysis (CITA) menilai ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan bisa terhambat karena pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan, sebagai akibat pembatalan pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan, Indonesia dikatakan bisa terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan lewat pengampunan pajak. “Ini akan […]

CITAX

Menunggu Lolosnya RUU Pengampunan Pajak

LIPUTAN6.COM | 29 Februari 2016 Liputan6.com, Jakarta - Pengampunan pajak alias tax amnesty, sudah digaungkan sejak tahun lalu. Fasilitas ini mencuat seiring keinginan pemerintah mengisi pundi-pundi penerimaan pajak lebih besar. Tax amnesty merupakan pengampunan pajak dengan menghapus pajak terutang, dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memperkirakan kekurangan […]