SINDONEWS.COM | 26 Februari 2016 BALI – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika DPR menghambat pembahasan RUU tax amnesty atau pengampunan pajak, pemerintah dapat menggunakan hak kewenangannya sebagai lembaga eksekutif. “Ruang DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah pemeriksaan. Jika tax amnesty diganjal DPR, tidak apa-apa, kita bisa bermain di sini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/2/2016). […]
VIVA.CO.ID | 25 Februari 2016 VIVA.co.id – Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax amnesty) sampai saat ini masih belum menemukan titik temu. Meskipun kebijakan itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, belum ada sikap konkret dari parlemen. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu mengharapkan pembahasan RUU Tax Amnesty dapat segera dirampungkan dalam […]
KONTAN.CO.ID | 25 Februari 2016 DENPASAR. Nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atawa Tax Amnesty masih belum jelas. Setelah pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), parlemen belum memutuskan nasib kelanjutan pembahasan beleid pajak tersebut. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ada kemungkinan parlemen menjegal calon beleid […]
CNNINDONESIA.COM | 26 Februari 2016 Bali, CNN Indonesia — Pembahasan Rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty), masih menggantung di tangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berpotensi mengancam target penerimaan pajak tahun ini. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki posisi yang kuat dalam menjalankan […]
LIPUTAN6.COM | 25 Februari 2016 Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta terus mendorong terlaksananya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Sebab, konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak akan dipertanyakan jika kebijakan tersebut batal terlaksana. ‎ Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo ‎mengatakan, kredibilitas pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal […]
REPUBLIKA.CO.ID | 25 Februari 2016 JAKARTA — Pemerintah masih akan mengandalkan pinjaman atau utang luar negeri untuk memenuhi belanja negara. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, utang memang diperlukan. Ia pun tidak menutupi bahwa menarik utang merupakan cara yang bisa ditempuh agar defisit APBN tidak terlalu besar. “Kemungkinan ya memang, apa namanya pinjaman ini perlu […]
KATADATA.COM | 25 Februari 2016 KATADATA -Â Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berniat menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amensty), berpotensi mengancam target penerimaan pajak tahun ini. Agar DPR menyetujui kebijakan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa saling adu kewenangan. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyayangkan […]
SINDONEWS.COM | 26 Februari 2016 BALI – Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo ‎mengatakan, jika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak terwujud, maka kredibilitas pemerintah bisa turun karena target penerimaan pajak akan dipertanyakan. ‎Menurutnya, kredibilitas tersebut ditujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan, jika kebijakan ini batal diterapkan akan memicu […]
DETIK.COM | 24 Februari 2016 Jakarta -Penundaan pemberlakuan pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai akan mengancam akselerasi pembangunan nasional, karena penerimaan pajak tidak bisa ditingkatkan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah, kepercayaan wajib pajak, dan ada penilaian negatif terhadap negara tax heaven yang terancam tersedot likuiditasnya bila Indonesia memberlakukan tax amnesty. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation […]
SKALANEWS.COM | 24 Februari 2016 Skalanews – Kebijakan pengampunan pajak, dinilai bisa bermanfaat untuk mendorong kinerja pembangunan dan membangkitkan kondisi perekonomian nasional. “Pengampunan pajak yang disertai repatriasi dana, diyakini mampu membangkitkan perekonomian nasional dan menciptakan investasi baru, penciptaan lapangan kerja baru, dan pembiayaan berbagai program,” kata pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (24/2). […]