KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menggunakan sistem teritorial untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Langkah tersebut mengubah sistem pajak worldwode yang digunakan saat ini. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Di dalamnya menjelaskan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dan berdasarkan time test masa tinggal di […]
CITAX
Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus Sejalan
Otoritas terkait perlu mengintensifkan upaya pemungutan pajak dan penegakan hukum kepada kelompok orang kaya. Selama ini, tingkat kepatuhan kelompok ini tergolong rendah sehingga penerimaan pajak pun turut terpengaruh. Bisnis.com, JAKARTA – Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia […]
Bareng Iuran BPJS dan TDL, Kenaikan Bea Meterai Ganggu Psikologis Masyarakat
JAKARTA, iNews.id – Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan bea meterai menjadi Rp10.000. Kenaikan ini dinilai menciptakan dilema bagi pemerintah. Usulan kenaikan bea meterai sebenarnya sudah diajukan pada Juli 2019. Namun, kenaikannya belum diputuskan hingga saat ini sementara sebagian masyarakat tengah dihadapkan pada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 […]
Fraksi NasDem: Revisi UU Bea Materai Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Negara
JAKARTA – Fraksi Partai NasDem DPR RI memberikan perhatian besar terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomo 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Anggota Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. “Bea meterai selama ini menjadi salahsatu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Jika ketentuannya direvisi, maka […]
Fraksi Partai Nasdem DPR RI Berikan Perhatian Revisi UU Bea Meterai
JAKARTA, suaramerdeka.com – Fraksi Partai Nasdem DPR RI memberikan perhatian besar terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Anggota Fraksi Nasdem Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. “Bea meterai selama ini menjadi salahsatu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Jika ketentuannya […]
Insentif Perpajakan, Skema Omnibus Law Patut Diparesiasi
Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]
Google Jadi Pengusaha Kena Pajak, Facebook Disarankan Mengikuti
TEMPO.CO, Jakarta – Perusahaan over the top (OTT) seperti Facebook, Instagram, hingga Twitter disarankan mengikuti langkah Google Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan keputusan Google merupakan langkah maju. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan perusahaan asing tersebut terhadap regulasi di Indonesia. “Yang penting dipastikan ke depannya, […]
Google kenakan PPN bagi pemasang iklan di Indonesia, CITA: Ini satu langkah maju
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Keputusan Google untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pemasang iklan di Indonesia dipandang tepat. Satu langkah maju yang menunjukkan compliance Google atas regulasi Indonesia. “Langkah ini juga baiknya diikuti platform asing lainnya. Namun, menurut saya,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo saat dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (1/9). Yustinus pun meminta […]
Keputusan Pemerintah Beri Fasilitas Fiskal Dalam Sektor Migas Dinilai Tepat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil migas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sudah tepat. Keputusan Kemenkeu tersebut tertuang dalam PMK No. 122/PMK.03/2019 memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan […]
Ini, Program Reformasi Pajak Jilid 3
MANGUPURA, BALIPOST.com – Tax ratio Indonesia terus menurun selama 5 tahun terakhir dan tingkat tax ratio Indonesia juga merupakan yang kedua terendah di ASEAN. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan tax ratio, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggulirkan Program Reformasi Pajak Jilid 3. Pada Reformasi Pajak Jilid 3 ini, DJP menekankan pada 5 pilar reformasi perpajakan […]










