JAKARTA – Fraksi Partai NasDem DPR RI memberikan perhatian besar terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomo 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Anggota Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. “Bea meterai selama ini menjadi salahsatu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Jika ketentuannya direvisi, maka […]
JAKARTA, suaramerdeka.com – Fraksi Partai Nasdem DPR RI memberikan perhatian besar terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Anggota Fraksi Nasdem Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan revisi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. “Bea meterai selama ini menjadi salahsatu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Jika ketentuannya […]
Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Pemerintah menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif perpajakan dipahami untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo […]
TEMPO.CO, Jakarta – Perusahaan over the top (OTT) seperti Facebook, Instagram, hingga Twitter disarankan mengikuti langkah Google Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan keputusan Google merupakan langkah maju. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan perusahaan asing tersebut terhadap regulasi di Indonesia. “Yang penting dipastikan ke depannya, […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Keputusan Google untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pemasang iklan di Indonesia dipandang tepat. Satu langkah maju yang menunjukkan compliance Google atas regulasi Indonesia. “Langkah ini juga baiknya diikuti platform asing lainnya. Namun, menurut saya,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo saat dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (1/9). Yustinus pun meminta […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil migas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sudah tepat. Keputusan Kemenkeu tersebut tertuang dalam PMK No. 122/PMK.03/2019 memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan […]
MANGUPURA, BALIPOST.com – Tax ratio Indonesia terus menurun selama 5 tahun terakhir dan tingkat tax ratio Indonesia juga merupakan yang kedua terendah di ASEAN. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan tax ratio, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggulirkan Program Reformasi Pajak Jilid 3. Pada Reformasi Pajak Jilid 3 ini, DJP menekankan pada 5 pilar reformasi perpajakan […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penerimaan pajak yang diterima di Kas Negara pada semester I 2019 mencapai Rp 705,59 triliun dari yang ditargetkan sampai akhir 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama Januari-Juli tahun 2018, penerimaan pajak di paruh pertama 2019 ini tumbuh melambat pada level 2,68% year on year (yoy). Direktur Eksekutif Center for Indonesia […]
Bisnis.com, JAKARTA – Skema post audit diusulkan untuk mencegah praktik rasuah dalam proses pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa skema post audit bisa diterapkan seperti prinsip dalam pengembalian restitusi yang berlaku saat ini. “Jadi yang restitusi, dibuat standar compliance-nya. Uang akan dikembalikan lebih dulu, kecuali yang high risk,” kata […]
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ada angin segar bagi pengusaha farmasi dan alat kesehatan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memberikan fasilitas percepatan pencairan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan. Kebijakan ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Beleid […]