Gatra.com |24 September 2014. Jakarta, GATRAnews – Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan bahwa masih ada sekitar Rp 350 trilyunan potensi pajak yang bisa dipungut oleh institusi pajak. Atau jika dihitung tax coverage ratio bisa mencapai 1.000 trilyunan yang belum bisa dipungut. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain kapasitas […]
CITAX
PDB: Target Rasio PPN 5,5% Dinilai Sulit Tercapai
Bisnis.com | 28 September 2014. Bisnis.com, JAKARTA – Target rasio penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,5% pada 2017 dinilai sulit apabila pemerintah hanya mengandalkan penerapan sistem e-tax invoice. Sistem e-tax invoice atau penerbitan faktur pajak secara elektronik bertujuan mempermudah penerbitan dan kontrol terhadap nomor faktur pajak. Nantinya, sistem komputer […]
Ditjen Pajak Disarankan Sidik Ulang Kasus Permata Hijau
katadata.co.id | 4 September 2014. KATADATA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak disarankan melakukan penyidikan ulang atas kasus pelanggaran perpajakan yang dilakukan Permata Hijau Group. “Sebaiknya Dirjen Pajak menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru,” kata Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, saat dihubungi Katadata, Kamis (4/9). Lewat penyidikan ulang Ditjen Pajak tidak perlu larut dalam […]
Ini Solusi Masalah Penanganan Kasus Pajak
m.jpnn.com, 03 September 2014. JAKARTA – Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyebut ada enam solusi yang tepat dalam penanganan kasus perpajakaan. Salah satunya, Romli menyarankan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti, supaya mempertimbangkan sector perpajakan dikelola oleh badan atau lembaga tersendiri yang langsung bertanggungjawab kepada presiden. Kemudian, Romli melanjutkan, pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak harus […]
Hadi Purnomo Bisa Bebas, Sengketa Pajak Tidak Dapat Ditarik Kasus Korupsi
Gresnews.com : Kamis, 04 September 2014. Jakarta, Gresnews.com – Kasus sengketa pajak tidak dapat ditarik menjadi perkara tindak pidana korupsi. Kalau ada aparat penegak hukum yang menarik kasus sengketa pajak menjadi perkara tindak pidana korupsi, maka dia telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut diungkapkan pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita, dalam diskusi bertema […]
Pengamat: Sengketa Pajak Tak Bisa Dibawa ke Ranah Tipikor
Okezone.com : 03 September 2014 JAKARTA – Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Romli Atmasasmita berpendapat, kasus sengketa pajak tidak dapat ditarik menjadi perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Menurutnya, jika ada aparat penegak hukum yang menarik kasus sengketa pajak menjadi perkara korupsi, maka dia telah dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan. “Karena merasa harus memberantas korupsi, […]
Kasus Sengketa Pajak Bukanlah Pidana Korupsi
Beritasatu.com : Rabu, 3 September 2014 Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita mengatakan kasus sengketa pajak tidak dapat ditarik menjadi perkara tindak pidana korupsi. Kalau ada aparat penegak hukum yang menarik kasus sengketa pajak menjadi perkara tindak pidana korupsi, maka dia telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ditegaskannya penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan […]
Wacana Pemisahan Dirjen Pajak
Bloombergindonesia.tv : Wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dinilai akan sulit untuk dilakukan. Jika wacana pemisahan ini tetap akan terealisasi, upaya tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Selama ini Ditjen Pajak terhambat oleh 3 hal yakni, SDM, anggaran serta keleluasaan berorganisasi.
Jejak Pejabat Saat Tak Menjabat
METROTVNEWS.COM : Selasa, 22 April 2014 Suara Anda : Jejak Pejabat Saat Tak Menjabat (1) Suara Anda : Jejak Pejabat Saat Tak Menjabat (2) Suara Anda : Jejak Pejabat Saat Tak Menjabat (3)
Genjot Penerimaan Pajak, Capres Harus Serius
Tempo.co : Analis pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan visi-misi antara calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam bidang perpajakan sangat berbeda. Prabowo disebut lebih mementingkan peningkatan penerimaan pajak, sementara Jokowi berfokus pada penyinergian penerimaan dan pengeluaran pajak. “Tapi secara implisit semua calon mengakui harus ada upaya sungguh-sungguh untuk menggenjot […]