ATURAN seputar pajak pelaku e-commerce yang seharusnya berlaku awal bulan ini dibatalkan. Sebelumnya aturan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disahkan pada 31 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku efektif per 1 April 2019. Pemerintah membatalkan regulasi tersebut karena dinilai telah menimbulkan kesimpangsiuran hingga terjadi polemik […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hingga akhir Maret jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan baru 60,6% atau 11,09 juta WP dari total WP. Maka perlu ada upaya ekstra untuk mendorong agar WP melaporkan SPT. Sementara itu, target Ditjen Pajak sebanyak 15,5 juta WP melaporkan SPT, jumlah tersebut setara 80% dari total WP, […]
Pdencabutan aturan pajak e-commerce dinilai sebagai langkah pemerintah yang ingin menghindari penggiringan opini lantaran kebijakan ini termasuk isu yang sensitif. tirto.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menarik peraturan yang mengatur soal ketentuan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 210/PMK.010/2018 [PDF] itu didasarkan pada alasan […]
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan realisasi kepatuhan formal per Maret perlu disikapi secara serius. Apalagi, biasanya setelah masa pelaporan SPT berakhir, jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan akan jauh berkurang. Sehingga, jika sampai akhir Maret hanya 10,9 juta, sangat sulit untuk mengejar target kepatuhan sebanyak 85% dari WP […]
JAKARTA (IndoTelko) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membatalkan rencana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (eCommerce). PM 210 itu diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan setelah masa sosialisasi rencananya akan dijalankan secara penuh pada 1 April 2019. Namun, wanita yang akrab disapa SMI […]
JAKARTA – Kebijakan mengenai pajak e-commerce akan berlaku 1 April 2019 nanti. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai regulasi pajak belum menjawab kekhawatiran pelaku usaha. Karena itu, penerapannya mesti ditunda hingga 2021. Ketua Bidang Ekonomi Digital iDEA Bima Laga menjelaskan, ada beberapa poin dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi […]
JAKARTA – Pekerja informal kini dipandang dapat menjadi ceruk pajak potensial mengingat pendapatan mereka yang tidak kalah dibandingkan sektor formal. Digitalisasi disinyalir menjadi celah yang membuat pekerjaan di sektor informal menjadi berharga lebih. Karena itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengingatkan, pemerintah mesti menggali secara optimal penerimaan pajak dari sektor informal […]
Penerimaan pajak dari sektor informal, seperti profesi Youtuber dan Selebgram peru digali secara optimal karena pendapatan dari informal banyak melebihi formal dan belum terdeteksi. JAKARTA – Kehadiran industri ekonomi berbasis digital mendorong kemunculan profesi informal yang pendapatannya mampu melebihi profesi di sektor formal, seperti selebgram dan YouTuber. Namun, profesi baru tersebut saat ini belum menjadi […]
Merdeka.com – Presiden Jokowi menginginkan Kementerian Keuangan menurunkan pajak badan usaha atau pajak korporasi. Untuk diketahui, saat ini pajak badan usaha di Indonesia mencapai 25 persen atau lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Singapura. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penurunan pajak badan usaha (PPh Badan) tidak dapat dilakukan secara ekstrem. Menurutnya, penurunan […]
AKURAT.CO, Dihadapan 10.000 pengusaha, beberapa waktu lalu, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berjanji memberi keringanan pajak kepada para pengusaha melalui penurunan pajak penghasilan (PPh) Badan dimana Tarif PPhBadan Indonesia saat ini sebesar 25 persen. Menurutnya, selain ingin meringankan korporasi ketika berinvestasi di Indonesia, juga untuk mendorong produk lokal lebih berdaya saing dan berorientasi ekspor. Bahkan, menurut Jokowi, […]