KATADATA.CO.ID | 16 Oktober 2015 KATADATA – Pemerintah berbeda pandangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengampunan pajak secara nasional hanya diperuntukkan bagi para pelaku pidana fiskal dan pengemplang pajak di masa lalu. “Yang akan diberi fasilitas (tax amnesty) mengarah pada pidana fiskal dan pajak,” kata […]
NEWS
Darmin Akui Target Pajak Terlalu Tinggi
BISNIS.COM | 14 OKTOBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah mengatakan target pajak pada 2015 yang senilai Rp1.294 triliun, terlalu tinggi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerimaan pajak tahun ini sudah pasti ada kekurangan atau shortfall terhadap target penerimaan. “Memang target pajak kita itu harus diakui ketinggian. Pasti ada shortnya. Ada yang bilang Rp250 triliun, […]
Pengusaha Lagi Bingung, Sebentar-Sebentar Diburu Petugas Pajak
OKEZONE.COM | 14 OKTOBER 2015 PADANG – Pemerintah diminta untuk mengurangi target penerimaan pajak agar iklim usaha tetap kondusif. Pasalnya, target pajak 2016 sebesar Rp1.368,5 triliun dianggap terlalu tinggi. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat, Asnawi Bahar, dengan tingginya target pajak tersebut, pengusaha merasa kerap diteror oleh para pegawai pajak. Selain itu, beban […]
DITJEN Pajak Harus Lakukan Ini Untuk Capai Target
OKEZONE.COM | 14 Oktober 2015 JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dinilai sudah saatnya menerapkan suatu sistem layaknya Sistem Informasi Debitur (SID) yang sudah lebih dulu diterapkan oleh bank-bank. Adapun sistem tersebut nantinya akan berguna dalam menggali penerimaan negara lewat para Wajib Pajak (WP). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis […]
Lack Of data, Infrastructure Cast Doubts On Tax Amnesty Bill
JAKARTAGLOBE | 13 Oktober 2015 Jakarta. Indonesia lacks suitable tax databases and infrastructure needed to implement a tax amnesty police, undermining plans to repatriate funds from abroad and expand the country’s tax base, a leading tax expert has warned. The comments comes as the government and House of Representatives discuss a bill to pardon criminals — […]
SATGAS Pengampunan Nasional Akan Berdiri
KONTAN.CO.ID | 13 Oktober 2015 JAKARTA. Dalam kebijakan pengampunan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) pengampunan nasional. Satgas inilah yang akan memproses dan mengeluarkan kebijakan pengampunan kepada warga negara yang ikut program pengampunan pajak dan pengampunan lainnya. Satgas Pengampunan Nasional ini termaktub dalam pasal 13 hingga 16 dalam Rancangan […]
Revaluasi Aset : Tarif Gradasi 3% Hingga 8%
BISNIS.COM | 13 Oktober 2015 Bisnis.com, JAKARTA– Skema tarif pajak penghasilan (PPh) final pada selisih atas revaluasi aktiva tetap dipastikan gradasi dari 3% hingga 8% sama dengan usulan tarif tebusan dalam tax amnesty. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, diskon tarif pajak tersebut juga diperpanjang dari rencana awal akhir tahun ini menjadi akhir 2016. Tarif […]
Pengamat Ragu Pemerintah Punya Data RUU Pengampunan Pajak
SINDONEWS.COM | 13 Oktober 2015 JAKARTA – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo meragukan pemerintah memiliki data dan infrastruktur yang akurat untuk mendukung terealisasinya Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak. Jika data dan infrastrukturnya sudah ada, sebaiknya pemerintah bisa membuktikan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika data belum akurat maka akan berimbas pada efek buruk penerimaan negara yang tidak optimal […]
Pengampunan Pajak Bisa Disalahgunakan
KONTAN.CO.ID | 12 Oktober 2015 JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampuan Pajak masih belum final. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum ada kata sepakat terkait beberapa hal. Salah satu poin yang krusial adalah mengenai cakupan pengampunan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap ingin amnesti seputar pelanggaran di bidang perpajakan. Namun, ada kabar DPR menginginkan klausul […]
Pro dan Kontra RUU Pengampunan Koruptor
LIPUTAN6.COM | 12 Oktober 2015 Liputan6.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-undang/RUU Pengampunan Nasional oleh Badan Legislasi Nasional (Balegnas) DPR RI tengah menjadi sorotan publik karena indikasinya mengarah pada pengampunan sanksi pidana tertentu bagi pelaku pidana non pajak demi menarik dananya dari luar ke dalam negeri. Penggunaan istilah pengampunan pajak (tax amnesty) pun diganti dengan pengampunan […]