REPUBLIKA.CO.ID | 27 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID,BUMN Butuh Sinergi Revaluasi aset BUMN menopang penerimaan pajak. JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melansir laporan kinerja satu tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Dalam paparannya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN telah memberikan kontribusi yang masif terhadap perekonomian nasional. […]
NEWS
Akibat Kabut Asap, Harga Pangan Berpotensi Naik
VIDEO.SINDONEWS.COM | 27 OKTOBER 2015 Sejumlah kalangan menilai, kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat secara nasional masih akan berlanjut di Oktober 2015 hingga Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada awal November 2015. Kalangan pengamat memprediksi kenaikan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Oktober. Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yustinus Prastowo mengatakan, gangguan distribusi akibat […]
Pengamat Sarankan Pajak Revaluasi Aset Bisa Dicicil
REPUBLIKA.CO.ID | 26 OKTOBER 2015 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah membuka opsi pembayaran pajak revaluasi aset dilakukan dengan cara diangsur. Pembayaran dengan cara dicicil ini akan sangat membantu beban perusahaan di tengah melambatnya perekonomian. Yustinus mengatakan, banyak perusahaan khususnya BUMN enggan melakukan revaluasi karena harus mengeluarkan […]
Pencairan polis asuransi jiwa bebas pajak final
KONTAN.CO.ID | 24 OKTOBER 2015 JAKARTA. Kabar gembira bagi nasabah asuransi. Sejak 24 Juli 2015 lalu, para penerima manfaat yang mencairkan polis asuransinya tak lagi dipotong pajak penghasilan (PPh) final sebesar 15%. Sebelumnya, manfaat polis asuransi yang dicairkan sebelum tiga tahun terkena PPh final 15%. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Nomor 56/PJ/2015 menyatakan: selisih […]
Sisa Dua Bulan, Wamenkeu Imbau Kanwil DJP Jatim Maksimalkan Penerimaan Pajak
BISNIS.COM | 26 OKTOBER 2015 Bisnis.com, SURABAYA—Pemerintah mendorong pemaksimalan penerimaan pajak di daerah melalui Wajib Pajak Orang Pribadi atau WP OP dalam sisa waktu dua bulan ini. Langkah ini ditempuh guna meraih target penerimaan pajak sebesar Rp1.294, 25 triliun sesuai yang dipetakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPerubahan (APBN-P) 2015. Adapun per 30 September, realisasi […]
Jurus Memancing Pajak Masa Depan
METROTVNEWS.COM | 24 OKTOBER 2015 PEMERINTAH kembali berupaya membuktikan kesungguhan untuk memacu pergerakan ekonomi. Dua jurus dikeluarkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, keduanya berupa insentif perpajakan. Jurus pertama, memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) revaluasi aset dari tarif sebesar 10% menjadi tinggal 3%-4%. Jurus kedua, menghapuskan pajak berganda dalam kontrak […]
Pengampunan Pajak Belum Final
REPUBLIKA.CO.ID | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum bisa memastikan kapan program pengampunan pajak bisa dijalankan. DJP masih harus menunggu kepastian dari DPR terkait pelaksanaannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masih dalam tahap pembahasan di DPR. “Kami menunggu arahan dari […]
Paket Jilid Lima Kurang Istimewa
SINARHARAPAN.COM | 23 OKTOBER 2015 JAKARTA – Paket kebijakan ekonomi jilid V dinilai sebagai paket yang sangat biasa. Dampaknya kurang luas terhadap perekonomian nasional. Revaluasi aset dalam paket jilid V dinilai hanya akan dimanfaatkan BUMN. Swasta akan lebih banyak dilakukan perusahaan skala menengah. “Kalau perusahaan swasta nasional berskala besar, apalagi yang berbentuk perusahaan terbuka, hampir […]
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V Bakal Beri Diskon Pajak Lagi?
LIPUTAN6.COM | 22 OKTOBER 2015 Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menyatakan paket kebijakan ekonomi jilid V yang bakal dirilis sore ini (22/10/2015), menitikberatkan pada sektor perpajakan. Akankah pemerintah akan kembali memberi insentif pajak bagi dunia usaha?. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat dikonfirmasi mengenai isi paket kebijakan hanya menjawab singkat. “Paketnya kebijakan di sektor pajak. Pokoknya mengenai pajak,” ucap dia, Jakarta, […]
Usulan BKPM untuk Paket Kebijakan Jilid V: Insentif Pajak Industri Padat Karya
detik.com | 22 oktober 2015 Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan masukan untuk paket kebijakan ekonomi jilid V yang akan diterbitkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Usulan tersebut adalah insentif pajak untuk industri padat karya atau yang banyak menyerap tenaga kerja. Demikian disampaikan Kepala BKPM, Franky Sibarani, di kantor pusat BKPM, Jalan Gatot Subroto, […]