CITAX H1

Keuangan Negara Mengkhawatirkan

MEDANDAILYBISNIS.COM | 6 NOVEMBER 2015

MedanBisnis – Jakarta. Penerimaan pajak menjadi kekhawatiran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir tahun ini. Target tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan sebesar Rp 1.295 triliun dipastikan tidak tercapai karena sampai 29 Oktober 2015, realisasi pajak baru mencapai Rp 758 triliun atau 58,6% . APBN bisa jebol bila belanja negara terus digulirkan di tengah turunnya pendapatan pajak, apalagi di akhir tahun biasanya penyerapan belanja sedang tinggi-tingginya.Kondisi keuangan negara ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir sehingga memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menjelaskan realisasi penerimaan pajak diperkirakan kurang dari 80% terhadap target. Artinya, kekurangan penerimaan pajak atau shortfall bisa mencapai Rp 260 triliun.”Saya prediksikan tidak akan lebih dari 80%, jadi shortfall bisa Rp 260 triliun,” terangnya, Kamis (5/11).

Asumsinya dalam dua bulan terakhir, yaitu November dan Desember pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak akan bertambah 20% terhadap target. Dengan pola yang sama, bila penerimaan sampai akhir Oktober 2015 hanya 58%, maka sampai akhir tahun realisasinya adalah 78%.”Karena tren kita per bulan hanya 6%, tahun lalu akhir Oktober sudah 72%, artinya November Desember dapat 20%. Dengan kondisi yang sama saja kita berarti hanya akan sampai di 78%,” jelasnya.

Ditjen Pajak, menurut Prastowo, memang tidak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perlambatan ekonomi yang melanda Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Konsekuensi yang harus menjadi perhatian adalah defisit anggaran.”Sebaiknya memang Dirjen Pajak hati-hati dengan angka karena konsekuensinya ke risiko defisit. Kalau terlalu agresif mengejar pajak khawatir kontraproduktif karena mendistorsi ekonomi,” imbuhnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai keuangan negara. Dia akan segera menghubungi Menkeu yang saat ini sedang berada di Malaysia.”Nanti saya menghubungi Menkeu untuk minta penjelasan komprehensif. Supaya juga jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Darmin mengakui hal tersebut menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Baik masyarakat umum, maupun investor. Maka dari itu akan diberikan penjelasan dari pihak pemerintah.”Akan ada penjelasan mengenai hal itu, supaya tidak terus menjadi tanda tanya,” imbuhnya.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan sampai saat ini keuangan negara masih terkendali.

Askolani tidak menjelaskan posisi arus kas terakhir, sebab nilainya masih terus berfluktuasi. Namun dipastikan hingga tutup buku, keuangan negara berada dalam kondisi yang aman. Khususnya pada defisit anggaran yang berdasarkan ketentuan tidak boleh melebihi batas 3%.

Kemenkeu, kata Askolani, terus berkoordinasi secara internal untuk mengantisipasi berbagai risiko yang muncul. Baik dari sisi internal maupun eksternal.

Komentar Anda