OKEZONE.COM | 08 OKTOBER 2015 JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menerima cukup masukan terkait kebijakan yang akan dikeluarkan. Akan tetapi, masukan tersebut justru membuat banyak wacana kebijakan menjadi terlantarkan. Direktur Eksekutif for Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan sejak awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai rancangan perekonomian […]
NEWS
Kuartal III, Realisasi Pajak Hanya 53 Persen dari Target Rp 1.294 Triliun
BERITASATU.COM | 08 OKTOBER 2015 Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis data penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan minyak dan gas (PPh migas) hingga 30 September atau kuartal III-2015 yang mencapai Rp 686,27 triliun atau 53,02 persen dari target 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun. Dari data yang dipublikasikan, Kamis (8/10), secara year on year (yoy) […]
Ekonomi Lesu, Pemerintah Korbankan Penerimaan Pajak
OKEZONE.COM | 08 OKTOBER 2015 JAKARTA – Perekonomian Indonesia saat ini memang sedang dalam kondisi lesu. Hal ini membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus rela mengorbankan turunnyapenerimaan pajak yang ditargetkan cukup besar.Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa pada awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah direncanakan untuk melakukan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan. Akan tetapi, melihat […]
Perang Tarif Pajak Lawan Singapura, RI Takkan Menang
METROTVNEWS.COM | 08 OKTOBER 2015 Metrotvnews.com, Jakarta: Perang tarif pajak jadi perbincangan sebagai salah satu strategi untuk menarik kembali dana-dana milik masyarakat Indonesia yang diparkir di luar negeri. Indonesia sendiri sudah sering menerapkan penurunan tarif pajak mulai dari 1994, 2000, 2008 dan rencananya pemerintah akan menurunkannya kembali. Namun, Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menilai penerapan […]
Pengecekan Pajak melalui Perbankan Sulit Dilakukan
SINDONEWS.COM | 9 Oktober 2015 JAKARTA – Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengemukakan, saat ini sulit bagi pemerintah melakukan pengecekan kepatuhan wajib pajak (WP) melalui kebijakan keterbukaan perbankan. “Ada yang perlu diluruskan sekaligus dipikirkan lebih luas soal keterbukaan itu. Yang dimaksud data perbankan itu saya bisa mengetahui rekening orang kan. Itu mereka sudah punya kewenangan, tetapi […]
Pengurangan PPh Badan bisa memicu perang tarif
KONTAN.CO.ID | 07 OKTOBER 2015 JAKARTA. Rencana pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 18%, menuai pro dan kontra. Di satu sisi kebijakan ini dinilai bisa membantu pengusaha menghadapi perlambatan ekonomi, di sisi lain rencana ini dianggap akan memicu perang tarif pajak pajak di negara kawasan. Penurunan tarif PPh badan sebelumnya diusulkan […]
Ditjen Pajak Siap Ampuni Sindikat Faktur Fiktif yang Kompromi
CNN Indonesia | 06 Oktober 2015 Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjanjikan pembebasan sanksi bagi 10.982 wajib pajak (WP) pengguna faktur pajak fiktif yang beritikad untuk melakukan pembetulan dan klarifikasi kewajibannya. Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, mengaku upaya untuk menghilangkan sindikat penerbit dan pengguna Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi […]
Satgas Penanganan Faktur Pajak Fiktif Akui Banyak WP Enggan Kooperatif
METROTVNEWS.COM | 07 OKTOBER 2015 Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Yuli Kristiyono mengatakan, untuk menghindari kehilangan penerimaan negara melalui faktur pajak semakin besar, maka dibentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Fiktif. Hal ini karena banyak wajib pajak (WP) yang enggan kooperatif dalam pembayaran dan pembetulan pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT […]
Instrumen Pajak Properti Perlu Dikaji Ulang
BISNIS.COM | 06 OKTOBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang dan harmonisasi terkait plafon harga properti yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pada pertengahan September lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2013 terkait jenis barang kena […]
Bea Dan Cukai Masih Terkontraksi, DJBC Harus “Kejar Setoran” Rp70 Triliun Dalam 3 Bulan
BISNIS.COM | 05 OKTOBER 2015 Bisnis.com, JAKARTA – Penerimaan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bea dan Cukai per akhir September 2015 masih terkontraksi. Dengan prognosis shortfall – selisih antara realisasi dengan target – Rp9,69 triliun, otoritas bea dan cuki masih harus mengumpulkan Rp70,11 triliun dalam tiga bulan ke depan. Kasubdit Humas dan Penyuluhan Ditjen Bea dan […]