REPUBLIKA.CO.ID | 20 OKTOBER 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) masih memiliki kelemahan dalam mereformasi aturan pajak.
Tahun pertama pemerintahannya Jokowi-JK berjanji menggunakan seleksi terbuka dalam pergantian DIrjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. ” Meski masih terdapat beberapa kelemahan, proses ini cukup bagus sebagai pondasi tata kelembagaan ke depan dan berharap pimpinan lembaga lebih bertanggung jawab, akseptabel dan kompeten,” ujar dia dalam siaran pers, Selasa (20/10).
Saat ini wajib pajak belum memahami dengan baik reformasi pajak yang dijanjikan oleh Jokowi-JK. Sehingga target kenaikan penerimaan pajak masih bertumpu pada kebijakan perpajakan tanpa arah yang jelas.
Target kenaikan pajak juga belum mengarah pada sektor potensial, belum menyasar kelompok tidak patuh dan dilandasi kepatuhan sukarela wajib pajak. Pembinaan wajib pajak dirasa masih mengalami kendala bahkan bertolak belakang dengan aturan pengampunan pajak yang akan diterapkan pemerintah Jokowi-JK.
Target kenaikan pajak dinilai Yustinus kurang realistis. Bahkan seharusnya target tersebut tidak dijadikan satu-satunya ukuran penilaian satu-satunya kinerja Ditjen PAjak dan Ditjen Bea Cukai.
