CITAX H1

Pajak Revaluasi Agar Dicicil

4bc0ecff58724c09bd80a307b22d4dd8KOMPAS.COM | 19 Oktober 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan agar pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) revaluasi bisa dicicil. Ini akan lebih menarik minat wajib pajak.

“Pembayaran Pajak Penghasilan revaluasi aset akan memberatkan cash flow perusahaan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang sulit. Jadi, sebaiknya pembayarannya bisa dicicil,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Prastowo, valuasi aset merupakan standar akuntansi komersial. Oleh sebab itu, perusahaan melakukannya setiap tahun tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi obyek pajak. Dari aspek hukum, pemerintah mesti melakukan harmonisasi peraturan.

Direktorat Jenderal Pajak sedianya akan menurunkan tarif PPh revaluasi aset. Program diskon ini ditujukan untuk menarik banyak wajib pajak membayar melakukan revaluasi aset. Ujung-ujungnya, langkah ini diharapkan meningkatkan penerimaan pajak.

Laba perusahaan dikenai pajak setiap tahunnya. Dalam neraca keuangan perusahaan, aset adalah pengurang laba. Selama ini, banyak perusahaan swasta dan badan usaha milik negara yang valuasi nilai asetnya dilakukan bertahun-tahun silam.

Artinya, nilai aset perusahaan di bawah nilai riil. Dengan merevaluasi aset, nilainya dimutakhirkan sehingga otomatis akan lebih besar. Dengan demikian, pengurang laba perusahaan juga akan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan lebih kecil.

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebelumnya menyatakan, tarif PPh revaluasi pajak pada akhir tahun ini adalah 3 persen. Semester I-2016 dan semester II-2016 adalah 4 persen dan 6 persen.

Langkah ini menjadi salah satu jurus Direktorat Jenderal Pajak menghimpun pajak guna mencapai target 2016 senilai Rp 1.360 triliun atau meningkat 16,33 persen dibandingkan dengan proyeksi tahun ini senilai Rp 1.169 triliun.

Komentar Anda