CITAX

Pengampunan Pajak Belum Siap, Kontroversi Menguat

NULLKONTAN.CO.ID | 19 Oktober 2015

JAKARTA. Pembahasan RUU Pengampunan Nasional memantik kontroversi.

Meski telah diubah menjadi pengampunan pajak, calon beleid ini dinilai belum bisa diterapkan di Indonesia.

Belum lagi ada kabar, RUU ini menjadi barter dengan revisi UU KPK dengan parlemen.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional nampaknya masih akan berlanjut.

Badan Legislatif (Baleg) tetap membahas RUU ini meskipun muncul banyak penolakan di masyarakat.

Menjawab sejumlah keberatan, Baleg dan pemerintah telah mengubah ketentuan sebelumnya.

Pertama, batal memasukkan pidana umum seperti korupsi dan kejahatan besar lainnya.

Kedua, mengurangi prosentasi uang tebusan dari sebelumnya mulai 3% hingga 8%, menjadi 2% hingga 6%.

Ketiga, adanya jaminan bahwa data wajib pajak yang diserahkan tidak akan jatuh ke pihak lain.

Kabar yang diterima KONTAN, DPR dan pemerintah berkeras untuk membahas RUU pengampunan nasional karena telah terikat dengan kesepakatan.

Dalam kasus ini, DPR menyodorkan draf revisi atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan pemerintah mengajukan RUU Pengampunan Nasional.

Kesepakatan ini tetap jalan meskipun Presiden Joko Widodo membatalkan pembahasan revisi UU KPK dengan alasan bukan prioritas dan menjadikan di 2016.

Rencana pemerintah dan DPR RI untuk membahas klausul pengampunan pajak alias tax amnesty dalam RUU Pengampunan Nasional juga mendapat kritikan dari sejumlah LSM yang bergerak di sektor pertambangan.

Pasalnya, calon kebijakan itu dirasa kurang adil dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Baca Selengkapnya : http://nasional.kontan.co.id/news/pengampunan-pajak-belum-siap-kontroversi-menguat

Komentar Anda