Opini

Regulasi Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia

Oleh Alexander Kevin A.

Pandemi Covid-19 sungguh memukul segala sendi kehidupan masyarakat di dunia, tidak terkecuali kita di Indonesia. Adanya upaya-upaya pencegahan penularan seperti menjaga jarak dan larangan berkumpul saja sudah mengubah cara hidup, yang otomatis mengganggu kehidupan sosial kita. Belum lagi dampak yang lebih dahsyat dalam sisi ekonomi, di mana ada begitu banyak kemunduran dan tempaan dalam perekonomian dunia, mulai dari maraknya PHK, bisnis-bisnis yang tutup akibat terdampak kebijakan pembatasan sosial, dan pukulan lain yang efeknya berantai serta semakin lama semakin parah. Vaksin menjadi jalan keluar berbagai negara untuk dapat menghentikan pandemi dan memulihkan ekonomi yang sudah carut marut. Namun, perlu kita pahami bahwa penelitian, pembuatan, hingga pendistribusian vaksin tidaklah mudah; dibutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai elemen mulai dari produsen, pemerintah, hingga masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk merespons dan membendung dampak dari pandemi ini agar tidak semakin merusak kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pelonggaran PSBB merupakan salah satu contohnya. Tetapi tetap saja, dengan adanya pembatasan, ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena faktor kesehatan juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, mau tidak mau pemerintah harus melakukan vaksinasi, agar tercipta imunitas terhadap virus Covid-19 sehingga kehidupan bermasyarakat maupun ekonomi dapat berjalan seperti semula. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin telah tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020. Menurut Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, vaksinasi akan mulai dilakukan pada awal Februari 2021 karena menunggu uji klinis fase akhir.

Payung hukum vaksinasi di Indonesia sudah terbit melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut mengatur mengenai pengadaan, pelaksanaan, pendanaan pengadaan dan pelaksanaan, serta dukungan dan fasilitas pemerintah terhadap vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan. Kementerian Kesehatan menjadi kementerian sentral dalam penanganan vaksinasi ini, karena banyak kewenangan dan tanggung jawab yang dipegang oleh kementerian tersebut.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memberikan fasilitas terhadap proses vaksinasi, yakni melalui PMK 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Melalui peraturan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas impor vaksin berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor. Mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kementerian Kesehatan yang sekarang masih dalam proses untuk dapat segera disahkan.

Peraturan-peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dan panduan dalam pelaksaan vaksinasi yang tepat, cepat, dan tidak menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat. Selain itu, sudah ditegaskan oleh Presiden bahwa seluruh vaksin untuk masyarakat adalah gratis sehingga tidak ada vaksin mandiri yang mengharuskan masyarakat membayar sendiri. Vaksin gratis ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa ada syarat apapun. Draf aturannya pun sudah jadi dan akan segera diproses untuk pengesahan. Semoga proses vaksinasi berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kehidupan bermasyarakat dan perekonomian kita dapat segera pulih.

Komentar Anda