Opini

Skema Baru Imbalan Bunga dalam UU Cipta Kerja

Oleh Yosephine Uliarta

Beleid sapu jagat—julukan bagi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—kerap disebut menyapu ketentuan-ketentuan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha, tak terkecuali ketentuan di bidang perpajakan. Artikel ini akan mengupas satu bagian dari UU itu yang barangkali tak sering dibahas, namun penting untuk dipahami: pengaturan ulang imbalan bunga di bidang pajak.

Imbalan bunga di bidang pajak merupakan hak Wajib Pajak (WP) yang diperoleh ketika terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat timbul karena dikabulkannya pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali. Selain itu, kelebihan pembayaran pajak yang menimbulkan imbalan bunga juga dapat disebabkan oleh dikabulkannya permohonan pembetulan, permohonan pengurangan/pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan permohonan pengurangan/pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP).

Tarif imbalan bunga berdasarkan Pasal 27A UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ditetapkan sebesar 2% per bulan. Melalui Pasal 113 UU Cipta Kerja, besaran imbalan bunga tidak lagi berupa tarif tetap, melainkan mengacu pada suku bunga acuan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dibagi 12. Besaran ini ditetapkan per bulan melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Untuk periode 1 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020, besaran imbalan bunga telah ditetapkan sebesar 0,53%. Ini diatur dalam KMK No.52/KM.10/2020.

Untuk menjamin keadilan hak dan kewajiban WP, pengaturan ulang imbalan bunga ini juga diiringi dengan pengaturan ulang sanksi administratif berupa bunga. Ini pun diatur lebih rendah dan fleksibel. Tarif juga ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat suku bunga acuan, namun  ditambah persentase tertentu (sesuai tingkat pelanggaran WP) dan dibagi dua belas. Pengaturan ulang bunga dimaksudkan untuk mendesain sanksi yang lebih berkeadilan sehingga menciptakan kepatuhan sukarela WP.

Selain untuk menyetarakan dengan besaran sanksi berupa bunga, pengaturan ulang imbalan bunga menjadi penting untuk memitigasi perencanaan pajak (tax planning) yang berpotensi menggerus penerimaan negara. Alasannya, jika dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku di pasar domestik, tarif 2% per bulan terbilang sangat tinggi. Kita bisa membandingkannya dengan suku bunga bank yang rata-rata tarifnya berkisar 5%-6% per tahun. Tingginya tarif ini akan mendorong WP untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga, yang memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan pada umumnya.

Sebagai contoh, WP dapat melakukan perencanaan pajak atas imbalan bunga yang kemungkinan akan diperoleh atas keputusan keberatan. Pasal 25 ayat (3a) UU KUP menyatakan: “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.” Berdasarkan klausul ini, WP dimungkinkan untuk membayar lebih dari jumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan.

WP yang tidak mempunyai masalah arus kas akan terdorong membayar lebih dari jumlah yang telah disetujui untuk mengantisipasi besarnya sanksi administrasi jika keberatan ditolak, yaitu denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (Pasal 25 ayat [9] UU KUP).

Jika keberatan dikabulkan, WP akan menerima imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Dilihat dari konsep waktu atas uang, ini masuk akal karena WP telah ‘meminjamkan’ uangnya kepada negara. Mengingat tarif imbalan bunga terbilang tinggi, skema ini menjadi sangat menarik bagi WP.

Meskipun tidak melanggar hukum, perilaku WP ini akan merugikan penerimaan negara karena hak memperoleh imbalan bunga dijadikan ‘sarana investasi’ melalui skema perencanaan pajak.  Oleh sebab itulah UU Cipta Kerja mengubah besaran imbalan bunga dengan mempertimbangkan besar suku bunga acuan.

Poin penting lainnya adalah bahwa imbalan bunga hanya dapat diberikan atas SPT yang awalnya menyatakan Lebih Bayar. Jumlah yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak, paling banyak sejumlah yang disetujui WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Ini merupakan konsekuensi keadilan dari ketentuan bahwa pajak terutang yang tercantum dalam SKP tidak boleh ditagih jika tidak disetujui dalam pembahasan akhir.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberikan wewenang bagi DJP untuk menerbitkan STP dalam menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Sebelumnya, hal ini tidak memiliki landasan hukum. Adapun imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP ini dapat timbul dalam hal: (1) diterbitkan keputusan; (2) diterima putusan; atau (3) ditemukan data atau informasi; yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP.

Pengaturan ulang skema imbalan bunga yang diikuti dengan pengaturan ulang sanksi bunga ini diharapkan lebih memberi keadilan antara pelaku usaha dan pemerintah. Pada akhirnya, ekosistem pajak yang lebih adil akan  mendukung iklim usaha yang lebih favorable.

Komentar Anda