Opini

Polemik Wanita dan Penghasilannya: Ketidaksetaraan dalam Pajak Penghasilan

Polemik Wanita dan Penghasilannya: Ketidaksetaraan dalam Pajak Penghasilan
Ida Ayu Kade Dewi Utami

Di era globalisasi ini, informasi dari segala penjuru dunia tidak dapat dibendung. Di negara yang sangat kental dengan budaya patriarkinya ini, globalisasi seketika mendorong perubahan stigma ‘kodrat wanita’, terutama yang sudah menikah, yang selama ini terbatas hanya mengurus dapur dan sumur. Stigma itu perlahan-lahan terkikis oleh generasi muda sebagai agen perubahan, terutama wanita muda yang tidak ingin hanya menjadi jago kandang saja. Banyak wanita terjun ke dunia karir untuk memperbaiki taraf hidup dan ikut berperan dalam memajukan bangsa dengan turut mencari nafkah dan meniti karir. Hal ini merupakan gerakan segar sekaligus menerobos arus stigma ‘kodrat wanita’, terutama bagi mereka yang sudah menikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu bukti yang kuat betapa stigma wanita yang sudah menikah semata-mata hanya berperan dalam mengurus rumah tangga.  Pada pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan disebutkan bahwa ‘suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga’, serta pasal 34 yang berbunyi ‘istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya’. Pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 UU Perkawinan ini menjadi tantangan tersendiri bagi wanita, terutama wanita kawin yang memutuskan untuk mencari nafkah dan meniti karir di Indonesia dengan berbagai kondisinya.

Kedua pasal tersebut berimbas pada ranah kebijakan publik lainnya, salah satunya pajak penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia masih terdistorsi oleh perbedaan gender yang dalam beberapa kasus justru memperuncing ketidaksetaraan gender. Padahal, pajak merupakan salah satu bukti perwujudan nyata kontribusi dan dukungan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara, dan wanita merupakan salah satu elemen penting di dalamnya, bahkan jauh sejak sebelum Indonesia lahir. Dari kacamata pajak penghasilan, ada beberapa kondisi wanita yang jika ditilik lebih lanjut tidak setara bila dibandingkan dengan laki-laki dengan kondisi yang sama.

Wanita sebagai Kepala Keluarga

Menurut Aliansi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), wanita kepala keluarga adalah wanita yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarganya. Di dalamnya termasuk (1) wanita yang bercerai, (2) wanita yang ditinggal oleh suaminya, (3) wanita yang suaminya meninggal dunia, (4) wanita yang tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga, (5) wanita bersuami tetapi karena suatu hal suaminya tak dapat menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga, (6) wanita bersuami namun suaminya tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.

PEKKA mendefinisikan wanita kepala keluarga dari sudut pandang keadaan sosial. Dari sudut pandang perpajakan, pengenaan pajak penghasilan identik dengan status perkawinan seseorang dan tanggungannya, mengingat pajak penghasilan merupakan pajak yang bersifat subjektif. Tulisan ini akan membagi pembahasan wanita sebagai kepala keluarga menjadi dua, yaitu wanita kepala keluarga yang belum/tidak kawin (mencakup nomor 1 dan 4 di atas) serta wanita kawin sebagai kepala keluarga (mencakup nomor 2, 3, 5, 6).

Wanita Belum/Tidak Kawin sebagai Kepala Keluarga

Ketentuan perpajakan tidak menimbulkan masalah pada wanita yang belum kawin namun memiliki tanggungan keluarga. Namun lain halnya pada wanita kawin yang sudah bercerai. Pada dasarnya, jika sudah tidak ada status kawin dalam pernikahan, status keduanya dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah Tidak Kawin (TK), baik untuk mantan suami maupun mantan istri. Namun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak tetap diberikan kepada suami, lagi-lagi karena suami dianggap sebagai pencari nafkah. Hal ini tidak akan menjadi masalah apabila mantan suami benar-benar menafkahi anaknya dengan baik.

Faktanya, selalu ada mantan suami yang setelah bercerai seakan-akan lepas tanggung jawab atas kewajibannya menafkahi anaknya, sehingga mantan istri harus turun tangan. Apabila kasus seperti ini terjadi, wanita tersebut harus memiliki bukti yang sah seperti hak asuh anak dari pengadilan agama dan kemudian mengurus sendiri birokrasi selanjutnya, hanya untuk mendapatkan pengurang penghasilan kena pajak berupa PTKP. Tidak ada regulasi lanjutan yang melindungi hak wanita bercerai untuk mendapatkan PTKP dengan mudah apabila kasus seperti ini terjadi. Sebaliknya, jika hal yang sama terjadi pada laki-laki, mereka  tidak perlu melampirkan dokumen apapun dan tidak perlu menjalani proses birokrasi yang berbelit karena PTKP secara otomatis akan menjadi pengurang penghasilan kena pajaknya. Wanita yang mengalami keadaan seperti ini, selain menanggung beban psikologis karena perceraian, masih juga harus memperjuangkan haknya untuk memperoleh PTKP. Hal ini tentunya tidak mencerminkan keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan.

Wanita Kawin sebagai Kepala Keluarga

Dalam perjalanan hidup perkawinan, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan wanita kawin berperan sebagai kepala keluarga menurut definisi PEKKA nomor 2, 3, 5, dan 6 di atas. Dalam kasus nomor 3 (wanita yang suaminya meninggal dunia), tidak ada masalah dalam hal pajak penghasilan. Namun dalam kasus nomor 2, 5, dan 6, wanita kawin yang menafkahi keluarganya dan bekerja sebagai karyawati tidak bisa memperoleh PTKP dalam penghitungan pajak penghasilan kecuali menjalankan beberapa prosedur sesuai Pasal 11 ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016  tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Bunyinya: “bagi karyawati kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan…”.

Hal ini tentu menimbulkan beban psikologis bagi istri maupun suami. Masalah yang bersifat sangat pribadi seakan-akan harus ‘diumumkan dulu ke seluruh dunia’ demi mendapatkan PTKP. Akhirnya, istri enggan melakukan pemindahan PTKP karena beban psikologis tersebut, padahal ia nyata-nyata menanggung kewajiban untuk menghidupi suami dan anak-anaknya. Ironisnya, ketika kondisi tersebut dibalik, di mana suami yang menjadi tulang punggung keluarga sementara istrinya tidak bekerja, tidak dibutuhkan keterangan apapun dari pemerintah daerah setempat.

Wanita Kawin yang Bekerja sebagai Karyawati

Ketidaksetaraan pemungutan pajak kembali terjadi pada wanita kawin yang bekerja sebagai karyawati di suatu perusahaan. Jika status yang dipilih adalah digabung, muncul masalah karena wanita tidak mendapatkan pengurang berupa PTKP yang hanya dapat menjadi pengurang dalam menghitung pajak penghasilan suami sebagai kepala keluarga, sedangkan penghasilan istri bersifat final di Surat Pemberitahuan (SPT) suami.

Jika status yang dipilih adalah Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT), di akhir tahun penghasilan neto suami dan istri dihitung kembali untuk menghitung kewajiban pajak penghasilan keduanya secara proporsional sebagai satu kesatuan ekonomis, di mana sudah dapat dipastikan akan menyebabkan kurang bayar karena penghasilan neto suami dan istri digabung sehingga penghasilan kena pajak pun bertambah jumlahnya. Pasalnya, keputusan untuk memilih status PH atau MT tentunya diambil dengan alasan yang jelas karena ada kondisi tertentu yang menyebabkan wanita kawin harus memiliki NPWP yang berbeda dari suami, misalnya untuk kepentingan finansial keluarga, bisa juga untuk kepentingan karir wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita kawin yang menempati posisi strategis dalam suatu perusahaan. Ia tidak dapat memiliki NPWP dengan nomor yang sama dengan suami (sebagaimana yang terjadi jika penghasilan suami istri digabung), karena sebagai pihak yang harus mewakili perusahaan, wanita kawin tersebut harus dianggap sebagai satu individu.

Dalam artikel berjudul “Lihatlah Ibumu!” karya Yustinus Prastowo, dijelaskan adanya ketidaksinkronan antara penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Yang pertama mengatakan: “Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.” Sedangkan yang kedua mengatakan: “Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan … dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.”

Dari kedua pasal tersebut kita dapat melihat inkonsistensi pemerintah dalam menentukan apakah PPh dikenakan atas individu (individual filing) atau keluarga (joint filing) sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan akhirnya berujung pada tidak terlaksananya maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang telah disusun pemerintah. Di satu sisi, pemerintah terlihat ingin memberikan kesempatan atau perlakuan yang sama atau setara antara laki-laki dan wanita. Sayangnya, di lain sisi, pemerintah kurang cermat menguraikan maksud tersebut dalam undang-undang yang lain.

Akibatnya, terjadi dilema: pemerintah cenderung mendorong wajib pajak orang pribadi untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan cara joint filing, namun pemerintah juga tidak melarang wajib pajak wanita kawin untuk memiliki NPWP berbeda dengan suaminya—tentu saja dengan konsekuensi bahwa jumlah pajak terutangnya jauh lebih tinggi daripada suami meskipun jika penghasilan dan beban tanggungan yang dimiliki sama. Wanita yang terkena imbasnya pun tidak memiliki pilihan lain kecuali tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal jika berkaca dari UU Perkawinan, istri ibu rumah tangga, wanita kepala keluarga, dan wanita kawin yang bekerja merupakan individu yang memiliki dua peran yang sama-sama menguras waktu, tenaga, dan mental, yaitu menjadi pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga.

Sudah saatnya pemerintah menelaah kembali apakah kebijakan atas pengurang pajak penghasilan berupa PTKP ini sudah tepat sasaran. Kondisi-kondisi di atas menunjukkan masih diperlukannya jenis pengurang pajak penghasilan selain PTKP yang dapat mengakomodasi wanita dalam memperoleh haknya sebagai wajib pajak orang pribadi, yaitu pengenaan pajak yang setara dengan laki-laki. Prinsip equity dalam pemungutan pajak sangat jelas menyatakan bahwa individu yang memperoleh penghasilan yang sama dengan beban yang sama akan dikenakan pajak yang sama pula. Namun ironisnya, karena perbedaan gender, wanita justru lebih dirugikan karena laki-laki/suami sebagai kepala keluarga lah yang berhak memperoleh PTKP.

Indonesia dapat mencontoh Singapura dalam memungut pajak penghasilan orang pribadi. Singapura menerapkan pengurang beban penghasilan kena pajak di mana jumlah maksimalnya ditentukan dalam regulasi (tergantung jumlah anak yang dimiliki) dan pengurang tersebut dapat dibagi sesuai persentase yang disepakati oleh suami dan istri. Selain itu, wanita yang bekerja juga mendapat pengurang penghasilan kena pajak tambahan, yaitu wanita yang memiliki anak, juga pengurang yang dimaksudkan untuk mengurangi beban perempuan yang menyewa asisten rumah tangga (ART) dan juga pengurang apabila orangtua atau mertuanya tinggal di Singapura dan membantu merawat anak yang dimiliki oleh wanita bekerja tersebut. Sistem ini dirasa cukup mengakomodasi kebutuhan wanita bekerja yang sering kali membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus rumah tangga dan anak selagi ia bekerja. Jumlah pengurang yang tidak hanya dapat dimasukkan ke penghasilan suami saja, melainkan kesepakatan antara suami dan istri, juga merupakan suatu langkah yang bijak dalam mengimplementasikan pengenaan pajak penghasilan orang pribadi yang bersifat subjektif ini. Sebab sebagai sebuah keluarga, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh tanggungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah saja (terlebih jika istri juga turut bekerja).

Perubahan sistem pajak penghasilan orang pribadi memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Suatu kebijakan hendaknya bergerak cepat sesuai perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada nilai luhur yang kita anut sejak dahulu. Perubahan sistem ini dinantikan oleh generasi muda wanita yang peduli dan ingin berkontribusi kepada tanah air, namun ketidakadilan membuat usaha tersebut seakan-akan tidak dihargai. Perwujudan sistem pajak penghasilan yang adil secara gender merupakan salah satu wadah untuk  mendorong pemberdayaan wanita, juga mendukung kontribusi wanita dalam membangun bangsa dan negara tercinta. Marilah memperlakukan wanita dengan setara, sebab kontribusi wanita kepada negara tak bisa diremehkan. Generasi bangsa ke depan tentunya membutuhkan peran semua elemen masyarakat, termasuk wanita, untuk turut membangun dan memelihara negeri. Perlakuan setara kepada wanita tak lain adalah wujud nilai luhur Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel ini memenangkan juara harapan dalam Lomba Menulis Artikel “Pajak: Sumpah Pemuda untuk Hari Ini”.

Editor: Tim CITA

Komentar Anda