CITAX Headline

Sederet Dampak Positif UU HPP, Apa Saja?

Pada 2023 nanti, defisit APBN sudah tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB sehingga ini menjadi tantangan besar. Namun di saat yang sama, ini juga menjadi peluang untuk menyelenggarakan reformasi perpajakan secara besar-besaran.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menerangkan, selama ini revisi UU Perpajakan masih mandek di tingkat legislasi. Sebagai solusi dan realisasi, Pemerintah bersama DPR kemudian membahas dan menyetujui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“UU HPP mengubah cukup banyak ketentuan dari UU Perpajakan sebelumnya. Tak pelak bahwa UU HPP akan memberikan wajah baru bagi perpajakan Indonesia. Secara umum, kami memandang positif dan mengapresiasi langkah besar Pemerintah dalam proses formulasi UU HPP,” kata Fajry dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Menurutnya, banyak amanat reformasi perpajakan yang masuk ke dalam UU HPP. Meski ada beberapa ketentuan yang dirasa belum tepat waktu di pandangan CITA, namun secara keseluruhan dia meyakini UU HPP akan membawa perbaikan secara masif bagi dunia perpajakan Indonesia.

“Secara umum kami mengapresiasi dan memandang positif UU HPP, khususnya untuk mengoptimalkan penerimaan. Lebih dari itu, UU HPP juga memberikan dampak positif bagi masyarakat menengah-bawah, serta lingkungan,” ujarnya.

Sumber: Liputan6.com, 24 November 2021

Komentar Anda