CITAX

Kemenkeu & DJP Diminta Pisah daripada Bentuk Dua Direktorat Baru

tirto.id – Kementerian Keuangan meresmikan direktorat baru dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Direktorat Data Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kehadiran dua direktorat ini pun diyakini menjadi salah satu upaya Kemenkeu untuk mendorong pembenahan pajak di lingkup bisnis digital atau e-commerce. Peneliti pajak Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Mohammad […]

CITAX

Pelaku Bisnis Online Tidak Bebas Pajak

ATURAN seputar pajak pelaku e-commerce yang seharusnya berlaku awal bulan ini dibatalkan. Sebelumnya aturan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disahkan pada 31 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku efektif per 1 April 2019. Pemerintah membatalkan regulasi tersebut karena dinilai telah menimbulkan kesimpangsiuran hingga terjadi polemik […]

CITAX Headline

Pembatalan aturan pajak eCommerce karena pertimbangan politik?

JAKARTA (IndoTelko) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membatalkan rencana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (eCommerce). PM 210 itu diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan setelah masa sosialisasi rencananya akan dijalankan secara penuh pada 1 April 2019. Namun, wanita yang akrab disapa SMI […]

CITAX

Penerapan Pajak E-Commerce Sebaiknya Ditunda

JAKARTA – Kebijakan mengenai pajak e-commerce akan berlaku 1 April 2019 nanti. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai regulasi pajak belum menjawab kekhawatiran pelaku usaha. Karena itu, penerapannya mesti ditunda hingga 2021. Ketua Bidang Ekonomi Digital iDEA Bima Laga menjelaskan, ada beberapa poin dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi […]

CITAX Headline

Aturan Pajak “E-Commerce” Moderat

Setelah e-commerce, pekerjaan rumah berikutnya adalah pengaturan pengguna digital seperti Selebgram atau YouTubers karena pemilik platform belum dapat ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. JAKARTA – Pemerintah membidik potensi peneri­maan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang prospek ke depan memiliki nilai transaksi besar. Meski demikian, aturan perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce direspons positif oleh sejumlah pihak […]

CITAX Headline

Tiga Regulasi Bisnis Digital yang Masih Ditunggu

Memasuki masa transisi dari ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke digital, pemerintah mulai merintis payung hukum. Namun, ada tiga aturan terkait e-commerce hingga fintech yang mamsih ditunggu dunia usaha. Pertama, regulasi terkait perdagangan online (e–commerce) mulai dari pajak hingga mekanisme impor barangnya. Untuk pajak, pemerintah sudah sejak tahun lalu berencana merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait e-commerce, yang hingga kini […]