JAKARTA – Penetapan metode perhitungan valuasi sebagai dasar penawaran harga divestasi saham Freeport tidak bisa ditentukan masing-masing pihak. Jika Freeport dan pemerintah menghitung berdasarkan metode masing-masing, hasilnya pasti adalah kebuntuan. Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencontohkan, perhitungan divestasi saham menggunakan skema replacement cost atau mengganti apa yang dikeluarkan Freeport. Jika […]
Tag: Freeport
Beli 51% Saham Freeport, Duit Holding BUMN Tambang Masih Kurang
JAKARTA – Persoalan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia hingga kini belum juga terselesaikan. Hal ini karena belum ada kesepakatan harga antara Freeport dengan pemerintah. Untuk membeli 51% saham Freeport, pemerintah berencana menugaskan holding BUMN tambang untuk membelinya. Namun sekalipun 4 BUMN seperti Antam, PTBA, Inalum, dan Timah bergabung ternyata untuk membeli saham Freeport akan […]
Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Ubah Skema Pajak untuk Freeport
Persoalan skema pajak yang diberlakukan terhadap PT Freeport Indonesia masih belum menemui titik temu. Negosiasi terkait skema tarif pajak Freeport yang sebelumnya bersifat tetap (nailed down), diubah menjadi sesuai aturan perundang-undangan (prevailing) seperti yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai wajar jika Freeport […]
Freeport dan Pemerintah Debat Soal Aturan Pajak, Apa Solusinya?
Jakarta – Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian). Namun, PT Freeport Indonesia belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Saat ini Freeport baru […]
Kalau Freeport Jual 51% Sahamnya, Ada yang Mampu Beli Enggak Ya?
Jakarta – Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian). PT Freeport Indonesia, salah satu pemegang KK, menolak mengganti kontraknya menjadi IUPK. Perusahaan tambang raksasa […]
Tolak Aturan Pajak Naildown, Apa Alasan Freeport?
JAKARTA – Dalam proses perpindahan izin kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Freeport meminta aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown. Sebagaimana aturan di KK, yakni besaran pajak dan royalti yang dibayarkan Freeport bersifat tetap dan tidak ada perubahan hingga masa kontrak berakhir. Namun, kehendak Freeport bertolak belakang dengan pemerintah, di […]
Kasus Freeport adalah momentum reformasi fiskal
Jakarta (ANTARA News) – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai kasus PT Freeport Indonesia bisa menjadi momentum peletakan dasar-dasar reformasi fiskal, sehingga menjamin kesinambungan fiskal maupun investasi. “Investasi menuntut integrasi kebijakan yang menjadi terciptanya 3C yakni certainty, clarity, dan consistency di bidang fiskal, karena keputusan investasi juga bergantung pada kebijakan probisnis, lingkungan bisnis yang […]
Mengapa Freeport “Ngotot” Soal Pajak?
JAKARTA, KOMPAS.com – Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih alot. Padahal pemerintah sudah memberikan opsi agar perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tetap bisa ekspor konsentrat. Opsi tersebut yaitu mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport enggan menerima status itu sebelum ada kepastian sistem perpajakan yang […]
Mengapa Freeport "Ngotot" Soal Pajak?
JAKARTA, KOMPAS.com – Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih alot. Padahal pemerintah sudah memberikan opsi agar perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tetap bisa ekspor konsentrat. Opsi tersebut yaitu mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport enggan menerima status itu sebelum ada kepastian sistem perpajakan yang […]
Belum Capai Kesepakatan, Ini Solusi Pajak Freeport
JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, terkait skema pajak yang diminta perusahaan tersebut. Hal itu dikarenakan belum adanya titik temu antara pemerintah dan Freeport terkait pajak tersebut membuat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diterbitkan pemerintah belum disepakati Freeport. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo […]