JAKARTA – PT Freeport Indonesia hingga saat ini belum menerima keputusan pemerintah yang telah menyetujui perubahan status kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Freeport ingin pemerintah menyepakati syarat-syarat yang diajukannya sebelum status KK berubah jadi IUPK. Salah satu syarat yang diminta Freeport adalah agar aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat […]
Tag: Freeport
Freeport Diminta Ikuti Aturan Pajak, Lebih Menguntungkan Indonesia!
JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia yang semula berstatus Kontrak Karya (KK). Namun, Freeport mengajukan beberapa syarat, salah satunya terkait pajak. Saat berstatus KK, pemerintah menerapkan aturan pajak tetap atau nail down, dengan tarif PPh Badan 35%, royalti PNBP komoditas tembaga 4 %, emas 3,75 […]