JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan untuk memompa penerimaan negara. Berbagai kebijakan perpajakan pun diterbitkan sepanjang tahun 2018. Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kebijakan perpajakan pemerintah sepanjang tahun 2018 lebih responsif. “Responsif terhadap kondisi ekonomi makro. Fungsi regulerend-pun dimaksimalkan. Di saat kuatnya tekanan rupiah terhadap dollar AS, […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif PPh Final bagi WP UKM dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya insentif tersebut, Ditjen Pajak memperkirakan, pembayaran pajak dari WP UKM akan naik. Sebab, dari tahun ke tahun, trennya terus naik. “Kami sangat optimistis dan kami sudah siapkan skema-skema sosialisasiya […]
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendukung upaya pemerintah dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 atau aturan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam revisi aturan tersebut, pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mampu membuat pembukuan dan meninggalkan skema PPh final. […]
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang juga pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai langkah pemerintah menurunkan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen, merupakan insentif yang baik untuk menurunkan beban pengusaha kecil. Selain itu, Yustinus berpandangan cara tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mengekstensifikasi […]
Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah tak mewajibkan UMKM dan peserta deklarasi harta luar negeri untuk melaporkan penyertaan harta (LPH) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengatakan bahwa UMKM belum berarti mereka memiliki aset yang sedikit, dalam beberapa kasus, termasuk yang pernah dilontarkan mantan Dirjen […]
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak. Dengan revisi itu, penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan atau penempatan harta tambahan tidak diwajibkan bagi wajib pajak (WP) usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan untuk WP yang harta tambahannya berada di luar […]
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor. Sari Kacaribu, Head of Public Policy Tokopedia bilang pihaknya tidak pernah meminta perlakuan khusus pajak terhadap e-commerce dan memberlakukan sistem pajak sesuai dengan aturan berlaku. “Di […]
Saat ini telah hadir aplikasi berbasis android ‘Klik46’ yang dirancang untuk memberikan 2 (dua) manfaat sekaligus bagi pelaku usaha UMKM, yaitu menjadikan telepon genggam sebagai mesin kasir online untuk pencatatan transaksi usaha sekaligus terintegrasi dengan penghitungan, pembayaran PPh final 1%, dan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. […]
Deputi ll Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat jika ada keterlibatan teknologi digital dalam pengembangan usaha UMKM. “Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam 3 tahun terakhir tercatat tumbuh sangat baik hingga mencapai 57 persen. Ini membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, menjadi penopang […]
TEMPO.CO, Jakarta – Software pengelola administrasi personalia untuk UMKM, Sleekr, menandatangani nota kesepahaman dengan aplikasi penghitung dan pelaporan pajak, OnlinePajak. Kerja sama ini berupa integrasi data antara Sleekr dan OnlinePajak sehingga pengelolaan pajak UMKM dan karyawannya semakin mudah. “Kami melihat, saat ini, masih banyak perusahaan yang kesulitan untuk pelaporan pajaknya, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN),” […]