GATRA.COM | 21 JANUARI 2016
Jakarta, GATRAnews – Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah (LP3D) Ayub Laksono mengatakan, tata niaga pertanian khususnya tembakau harus segera dibenahi pemerintah. Selama ini, ujar Ayub di Jakarta, Kamis (21/1), distribusi tembakau dari petani hingga pabrikan melalui beberapa tahapan.
Jakarta, GATRAnews – Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah (LP3D) Ayub Laksono mengatakan, tata niaga pertanian khususnya tembakau harus segera dibenahi pemerintah. Selama ini, ujar Ayub di Jakarta, Kamis (21/1), distribusi tembakau dari petani hingga pabrikan melalui beberapa tahapan.
“Pabrikan rokok banyak menerima tembakau dari pihak ketiga dan tidak memperoleh langsung dari petani. Dampaknya, harga tembakau di petani rendah dan harga di pihak ketiga sudah mahal,†kata Ayub, dalam diskusi dengan Forum Wartawan Ekonomi Makro (Forkem).
Ayub menilai, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memangkas rantai distribusi tembakau dari petani dan langsung disalurkan kepada pabrikan rokok.
“Pola kemitraan antara pabrikan dengan petani harus digalakkan. Harus ada payung hukum yang mengatur mengenai program kemitraan,†papar dia.
Melalui RUU Pertembakauan, tutur Ayub, Baleg harus memasukkan program kemitraan antara petani dengan pabrikan rokok. Dibutuhkan suatu regulasi yang berpihak pada IHT nasional dari mulai hulu hingga hilir.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyebutkan, program kemitraan petani dengan pabrikan harus dimasukkan kedalam RUU Pertembakauan. Jika RUU Pertembakauan disahkan menjadi undang-undang, maka seluruh pabrikan rokok harus menjalin kemitraan dengan petani dan rantai distribusi menjadi lebih pendek.
“Dampak dari program kemitraan bisa meningkatkan produktivitas tembakau. Apabila produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani terjamin, maka target penerimaan negara terhadap cukai rokok akan tercapai,†kata Yustinus.
Saat ini, cukai hasil tembakau menyumbang 95% penerimaan cukai dan sekitar 9,5% penerimaan pajak negara. Setiap tahunnya pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau demi mengejar penerimaan negara.
Seiring meningkatnya penerimaan cukai hasil tembakau untuk pemerintah dari tahun ke tahun, jumlah pabrikan rokok serta jumlah tenaga kerja yang berkaitan dengan rantai suplai industri tembakau terus menurun secara drastis.
Dari 1994 jumlah pabrikan tembakau di tahun 2010, hanya tersisa 995 jumlah pabrikan di tahun 2014, dimana hal ini juga berdampak kepada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sudah banyak industri rokok yang gulung tikar, dengan kenaikan cukai yang besar, target cukai justru terancam tidak akan tercapai karena menurunnya volume.
Ayub menilai, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memangkas rantai distribusi tembakau dari petani dan langsung disalurkan kepada pabrikan rokok.
“Pola kemitraan antara pabrikan dengan petani harus digalakkan. Harus ada payung hukum yang mengatur mengenai program kemitraan,†papar dia.
Melalui RUU Pertembakauan, tutur Ayub, Baleg harus memasukkan program kemitraan antara petani dengan pabrikan rokok. Dibutuhkan suatu regulasi yang berpihak pada IHT nasional dari mulai hulu hingga hilir.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyebutkan, program kemitraan petani dengan pabrikan harus dimasukkan kedalam RUU Pertembakauan. Jika RUU Pertembakauan disahkan menjadi undang-undang, maka seluruh pabrikan rokok harus menjalin kemitraan dengan petani dan rantai distribusi menjadi lebih pendek.
“Dampak dari program kemitraan bisa meningkatkan produktivitas tembakau. Apabila produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani terjamin, maka target penerimaan negara terhadap cukai rokok akan tercapai,†kata Yustinus.
Saat ini, cukai hasil tembakau menyumbang 95% penerimaan cukai dan sekitar 9,5% penerimaan pajak negara. Setiap tahunnya pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau demi mengejar penerimaan negara.
Seiring meningkatnya penerimaan cukai hasil tembakau untuk pemerintah dari tahun ke tahun, jumlah pabrikan rokok serta jumlah tenaga kerja yang berkaitan dengan rantai suplai industri tembakau terus menurun secara drastis.
Dari 1994 jumlah pabrikan tembakau di tahun 2010, hanya tersisa 995 jumlah pabrikan di tahun 2014, dimana hal ini juga berdampak kepada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sudah banyak industri rokok yang gulung tikar, dengan kenaikan cukai yang besar, target cukai justru terancam tidak akan tercapai karena menurunnya volume.
Komentar Anda